Pengurus HMI Cabang Dompu saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (31/03/2022).
Dompu, Bimakini. – Ketua DPRD Kabupaten Dompu merespon tantangan dan tuntutan pengurus HMI Cabang Dompu agar Bupati dan DPRD segera merubah postur atau komposisi APBD tahun anggaran 2022 untuk pembelian gabah petani yang saat ini sedang anjlok.
“Ide bagus. Tinggal perubahan postur APBD nanti akan diupayakan lewat APBD Perubahan termasuk penyertaan modal lewat Perusda dengan terlebih dahulu ada upaya pembenahan di Perusda itu sendiri, jika ada masalah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bachtiar., kepada media ini, Kamis (31/03/2022) sore menjawab tuntutan HMI.
“Namun jika Perusda itu sendiri sehat dan baik-baik saja maka penyertaan modal terhadap Perusda dengan menitik beratkan untuk stabilisasi harga gabah atau menjadi penyeimbang Bulog, akan lebih bagus lagi,” tambahnya.
Ditegaskannya bahwa, Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani (AKJ) saat pertemuan dengan Gapoktan diruang kerjanya, menyatakan bahwa pada APBD mendatang akan fokus pada urusan pertanian. Diantaranya pembangunan resi gudang, penggilingan yang kapasitas besar, dan pembangunan lantai jemur.
“Ini upaya sehingga bisa memenuhi harapan Bulog untuk menyediakan Gabah Kering Giling (GKG),” ucapnya.
Senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun. Dia sepakat dengan tantangan yang disampaikan HMI untuk merubah postur atau rencana keuangan tahunan dalam APBD tahun 2022 untuk pembelian gabah petani yang saat ini harganya sedang anjlok.
“Tidak masalah, yang penting dilakukan sesuai mekanisme dan ditanggapi cerdas oleh Bupati,” cetusnya.
Dia menilai bahwa tuntutan yang disampaikan HMI merupakan hal yang realistis agar pemerintah segera melakukan perubahan. Katanya, hal itu bisa saja dilakukan perubahan apabila eksekutif dan legislatif bisa langsung saling koordinasi.
“Kalau memang pemerintah, eksekutif dan legislatif memahami urgensi penyelamatan harga gabah yang anjlok itu mendesak dilakukan, sebaiknya eksekutif dan legislatif saling koordinasi,” terangnya.
Dijelaskanya bahwa, jika pemerintah melihat anjloknya harga gabah merupakan sesuatu yang urgensi untuk dilakukan penyelamatan dan pengamanan bagi petani, maka ada celah dan cara lainnya selain merubah postur APBD tahun 2022.
Dimana, Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki dana deposito yang disimpan di Bank BNI senilai Rp11 Milyar 750 juta, serta di Bank NTB sebesar Rp30 Milyar untuk dapat digunakan untuk menyerap gabah petani.
“Jika Bulog tidak melakukan tugas penyerapan, disinilah kehadiran negara dan pemerintah Kabupaten Dompu menghadirkan kondisi lain dengan melakukan penyerapan gabah petani,” ucapnya.
Lebih jauh dijelaskanya, bahwa teknis penyerapan gabah petani tersebut dengan cara pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan penggilingan padi yang ada di setiap desa dan kelurahan untuk membeli dan menyerap gabah petani.
“Uang yang di deposito itu cukup, karena uang itu akan mengalir terus. Kalau tidak segara dilakukan, maka kasihan petani nya. Siapa yang menyerap gabah petani kalau tidak lakukan hal semacam itu,” tegasnya.
Menurut dia, menggunakan dana deposito untuk penyerapan gabah petani juga sama halnya dengan melakukan perubahan postur APBD. Tinggal koordinasi TPAD dan Banggar DPRD, kemudian disepakati dan membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB agar dana tersebut dapat segara digunakan.
“Saya pikir, anjloknya harga gabah petani merupakan hal yang luar biasa. Bukan hanya saja dana deposito yang bisa digunakan kalau memang mau, dana tak terduga untuk penanganan bencana juga bisa digunakan. Namun, itu semua harus ada kesepakatan antara tim TPAD dengan Banggar DPRD Kabupaten Dompu,” jelasnya lagi. AZW
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
