Kepala Desa Mangge Asi, Suhadi bersama Ketua dan anggota BPD Desa setempat.
Dompu, Bimakini. – Untuk pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Desa (Pemdes) Mangge Asi pada tahun anggaran 2021 mengangarkan biaya Rp30 juta untuk program pemuktahiran data Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Hingga bulan Maret tahun 2022 ini, program yang diprioritaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI melalui dana desa tersebut belum juga dituntaskan Pemdes setempat.
Salah satu anggota BPD Desa Mangge Asi, Dodi Purwadi, S.Pd., kepada media ini Rabu (16/03/2022) menyatakan, Kemendes PDTT RI menargetkan bahwa pemutakhiran data desa berbasis SDGs tersebut harusnya dituntaskan pada tahun 2021.
Sebab menurutnya, hasil data SDGs Desa itu terdapat informasi tentang potensi desa, permasalahan desa, indikator dominan, hingga rekomendasi kegiatan pembangunan desa kedepan. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2022.
“Karena ini penting dan anggaran kegiatannya jelas, maka kami menuntut Pemerintah Desa agar segera menyelesaikan data SDGs yang menghabiskan biaya Rp30 juta itu,” tegas Dodi.
Diketahuinya bahwa, pendataan tersebut cukup lama dilakukan Pemdes Mangge Asi dengan melibatkan perangkat desa, Ketua RT/RW dan lainnya. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak bisa diselesaikan.
Dia meminta agar data SDGs tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Untuk itu, Pemerintah Desa harus menyusun jadwal dan tahapan kegiatan yang jelas. Sehingga, proses kegiatan pendataan oleh petugas terarah dan terukur.
“Atas nama BPD, kami meminta Kades untuk segera menuntaskan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran SDGs ini. Secepatnya Kades memerintahkan anak buahnya Sekdes sebagai Ketua Pokja agar data SDGs ini segera dituntaskan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Mangge Asi, Syarifuddin., yang juga Ketua Pokja program SDGs, Kamis (17/03/2022) mengakui bahwa program pendataan tersebut hingga saat ini belum tuntas 100 persen dikerjakan, dan baru mencapai 70 persen.
Katanya, hal itu disebabkan karena adanya beberapa kendala. Diantaranya, banyak aitem pertanyaan dalam form yang harus didata secara manual oleh petugas sehingga menjadi rumit.
“Sekarang sedang mendata data seluruh warga desa Mangge Asi melalui KK dan KTP. Nanti akan door to dor kepada masyarakat untuk menanyakan sesuai kusioner yang dibutuhkan. Kini sudah mencapai 70 persen, insya Allah data ini akan segara kita tuntaskan,” terangnya.
Soal anggaran Rp30 juta untuk program pendataan SDGs tersebut, katanya seluruhnya dipergunakan untuk honorarium petugas pendataan dan pengandaan form data SDGs
“Dari besarnya biaya Rp30 juta itu, sisanya hanya sekitar Rp 5 jutaan. Itu untuk honor petugas dan pengadaan form pendataan. Intinya, data ini akan segera kita tuntaskan,” ucapnya lagi. AZW
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
