Para petani saat melakukan aksi unjuk rasa depan kantor Pemerintah Kabupaten Dompu, Rabu (16/03/2022). Mereka menuntut agar gabah petani diserap dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Dompu, Bimakini. – Persoalan anjloknya harga gabah harus dilihat secara bijak, rasional dan komperhensip. Semuanya tidak boleh sepihak menyalahkan Bulog, pengusaha, lebih-lebih reaksi petani.
“Pemerintah Kabupaten Dompu dibawah kepemimpinan AKJ – SYAH harus introspeksi diri. Mereka harus mengenal persoalan yang dihadapi petani, menganalisa dan mencarikannya solusi kebijakan yang kongrit,” ucap Pemerhati Sosial, Suherman., pada media ini, Kamis (17/03/2022).
Katanya, dalam Visi Kabupaten Dompu Mashur, program unggulannya adalah Jara Pasaka yang didalamnya adalah padi. Bicara soal padi, juga harus bicara mulai hulu sampai hilir.
Terutama harga obat-obatan, pupuk, bibit, irigasi dan sebagainya. Hingga pada hulunya saat panen, dihargai sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau tidak. Sebab, hal-hal semacam itu juga bagian dari janji politik sebelum AKJ – SYAH jadi Bupati.
“Nah, urusan hulu ke hilir ini pernah terpikirkan atau tidak melalui seperangkat kebijakan yang sistematis, terukur dan terarah. Jika sudah, lalu kenapa urusan obat-obatan, pupuk, bibit hinggga harga gabah setiap tahun jadi masalah,” ungkap dia penuh tanya.
Ditegaskannya bahwa, Bupati AKJ – SYAH dipilih oleh rakyat untuk menyelesaikan tugas etis dan tugas konstitusional. Mereka disumpah dan bersumpah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi rakyat agar makmur dan sejahtera. Maka, tugas itu tidak boleh dilempar kepada pihak lain.
“Sekarang, jika demikian statment Bulog sebagaimana yang disampaikannya melalui media. Lalu pemerintah daerah bisa apa? Ini soalnya,” terang Suherman yang juga Sekjen KAHMI Dompu ini.
Dia pun kembali menyatakan bahwa, mestinya pemerintah melihat masalah petani ini ke dalam, ke internal mereka sendiri. Apa yang akan, sedang dan sudah dilakukannya untuk petani terutama soal padi.
“Jangan-jangan hingga saat ini tidak ada grand desain atau roadmap tentang ketahanan pangan di daerah ini,” duganya.
“Pemerintah daerah itu punya perangkat. Punya kebijakan anggaran, punya infrastruktur dan SDM, punya kewenangan untuk membuat regulasi. Nah, sekarang gunakan semua itu untuk menaikkan harga gabah petani,” cetusnya. AZW
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
