Dompu, Bimakini. – Ditengah anjloknya harga jual gabah petani, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu menantang Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani (AKJ) dan lembaga DPRD setempat untuk berani mengambil kebijakan luar biasa dengan merubah postur atau rencana keuangan tahunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum HMI Cabang Dompu, Yusuf., dalam orasinya saat aksi unjuk rasa depan kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Dompu, Kamis (31/03/2022) pagi.
Tujuanya, agar ada rencana keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022 untuk penyerapan atau membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda). Sebab, jika Pemda hanya berharap kepada Bulog dan mitranya untuk menyerap gabah petani sesuai HPP, saat ini rasanya tidak ada harapan.
Menurut Ketua HMI, perubahan rencana keuangan tahunan dalam APBD tahun anggaran 2022 agar tersedia anggaran untuk pembelian gabah petani tersebut merupakan solusi kongkrit yang harus diambil Pemerintahan AKJ – SYAH dan DPRD Kabupaten Dompu jika benar-benar dan serius ingin menyelamatkan petani dari anjloknya harga jual gabah.
“Jika DPRD dan Bupati peduli terhadap nasib petani, maka segera membeli gabah petani sesuai HPP lewat Perusda. Kalau tidak ada anggaran yang tersedia, rubah postur APBD 2022 agar tersedia anggaran untuk pembelian gabah petani. Ini penting dan mendesak jika Bupati dan DPRD punya niat baik untuk mensejaterakan petani yang saat ini tidak berdaya,” terang Ketua HMI.
Selain itu, lanjutnya bahwa, perubahan postur atau perencanaan keuangan dalam APBD 2022 juga untuk menyiapkan anggaran penyediaan alat-alat pertanian yang modern untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), memastikan ketersediaan pupuk, obat-obatan, ketersediaan air, pola tanam hingga mampu menstabilkan harga.
Katanya, Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Perusahaan Daerah (Perusda) harus membangun industri padi dengan membangun fasilitas lantai jemur, gudang, penggilingan hingga menghasilkan beras yang berkualitas. Sehingga nantinya, petani tidak lagi tergantung pada Bulog dan mitranya yang akan menyerap gabah mereka sesuai HPP.
“Jangan tunggu tahun-tahun depan untuk melakukan hal-hal itu. Lakukan sekarang juga dengan merubah postur APBD, jika memang Bupati dan DPRD serius merealisasikan program JARAPASAKA dalam mewujudkan Dompu yang MASHUR. Ini momentun buat mayarakat menilai apakah Bupati dan DPRD berpihak pada petani atau tidak,” tegas Ketua HMI berulang-ulang.
Pada kesempatan itu, HMI Cabang Dompu juga mendesak DPRD Kabupaten Dompu agar serius mengawal kebijakan daerah, meminta pertanggungjawaban moral dan sosial kepada Bupati Dompu atas program JARAPASAKA yang dicanangkan dengan kondisi petani yang saat ini dilanda anjloknya harga.
“Atas anjloknya harga gabah saat ini, kami mendesak Bupati agar segera mengevaluasi kinerja OPD terkait. Bupati harus lebih fokus melaksanakan tugas konstitusional sesuai Visi – Misi dan kebutuhan masyarakat,” urainya.
Usai berorasi secara bergantian di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu, massa aksi menuju kantor Bupati Dompu. Disana, mereka tidak menemui Bupati AKJ karena berada diluar daerah.
Massa aksi hanya diterima Sekda Kabupaten Dompu. Kecewa karena tidak ditemui Bupati, massa aksi HMI membakar sejumlah ban bekas di depan kantor Pemda Dompu.
Menanggapi tuntutan massa HMI, Sekda Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM. M. Kes., menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani anjloknya harga gabah petani. Terutama adanya perubahan kebijakan Bulog Pusat hingga Bulog Cabang Bima – Dompu.
“Soal tuntutan untuk merubah APBD tahun anggaran 2022 untuk pembelian harga gabah petani, nantinya akan disampaikan kepada Bupati,” terangnya. AZW
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.