Webinar memeringati hari Perempuan Internasional, Selasa.
Bima, Bimakini.- Memeringati Hari Perempuan Internasional (International Woman Day) 8 Maret, Program INOVASI NTB, Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Hamzanwadi (UNHAM) menggelar Webinar Nasional, Selasa (8/3/2022). Webinar menampilkan keynote speaker Wakil Gubernur NTB Dr.Ir.Hj Sitti Rohmi Djalilah M.Pd.
Tiga pembicara lainnya, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dengan materi “Kontribusi Kepemimpinan Perempuan Pada Ranah Publik, Ketua II Pimpinan Pusat NWDI Hj, Baiq Rohmayani, M.Pd dengan judul materi “Kontribusi Kepemimpinan Muslimat NWDI Dalam Pemberdayaan Perempuan” dan Manager of Management, Evaluation, Research & Learning (MERL) INOVASI, Rasita Purba Ph.D dengan materi “Hasil Kajian Kepemimpinan Perempuan di Sekolah”. Webinar yang dipandu Moderator Dr. Marzoan diikuti 800 peserta.
Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalilah M.Pd menjelaskan, perempuan tidak perlu bersaing dengan laki-laki, karena setiap perempuan diberikan keistimewaan masing-masing. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi lebih besar dalam membangun negara. Juga pada saaat yang sama harus menjadi pionir dalam pembangunan bangsa pada berbagai sektor.
Dicontohkannya, di NTB ada perempuan yang tampil sebagai kepala daerah, seperti dirinya sebagai Wakil Gubernur NTB, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE. “Bupati Bima banyak terlibat dalam inovasi ditingkat Nasional dan mendapat banyak penghargaan,” ujarnya.
Di birokrasi, kata dia, banyak perempuan yang hebat. Demikian juga yang bergerak dibidang UMKM, dominan pelakunya adalah perempuan. “Kualitas perempuan di NTB itu dari waktu ke waktu semakin meningkat kiprah mereka diberbagai bidang, entah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan dibidang usaha juga begitu banyak perempuan-perempuan berdaya,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang menjadi Narasumber I memaparkan peran perempuan dalam ranah publik mengungkapkan, “pejabat perempuan di Kabupaten Bima mampu menempati posisi strategis bukan hanya karena dia perempuan tetapi karena memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim. Untuk berkiprah secara nyata, tidak cukup dengan gelar yang tinggi, tetapi diperlukan kompetensi agar mampu berkinerja dengan baik dan kehadiran perempuan dalam ranah publik bukan untuk bersaing dengan laki-laki”. Tegas Bupati
Bupati perempuan pertama di NTB ini menjelaskan, dibawah kepemimpinannya visi membangun kabupaten Bima yang Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (RAMAH) secara berkelanjutan telah dijabarkan dalam misi Membangun sumber daya manusia (SDM) yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan gender yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender.
“Program daerah di bidang pelayanan publik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memfokuskan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Aspek lainnya terang Bupati IDP yaitu Peningkatan kapasitas BPD perempuan melalui Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) dan Pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La-RIMPU)”.
Progam lainnya yang dijabarkan adalah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perencanaan pembangunan inklusif melalui Musrenbang khusus kelompok perempuan, anak, berkebutuhan khusus dan Lansia, Memberikan Kesempatan Kepada Perempuan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional Strategis serta memberikan dukungan kepada organisasi perempuan baik PKK, GOW, IPEMI dan organisasi lainnya.
Sementara itu, Manager of Management, Evaluation, Research & Learning (MERL) INOVASI, Rasita Purba Ph.D menyampaikan, pemerinrah sudah berupaya keras untuk mendorong peran perempuan diberbagai bidang. “Apa yang disampaikan Wakil Gubernur NTB sudah mencakup multisektor, demikian juga disampaikan Bupati Bima yang sudah menyampaikan berbagai program dari pemerintah daerah Kabupaten Bima, termasuk capaiannya yang luar biasa,” ujarnya.
Namun, disampaikannya, masih ditemukannya ketidaksetaraan perempuan untuk menjadi kepala sekolah. Seharusnya ini tidak terjadi lagi, karena pengarusutamaan gander sudah diupayakan begitu kuat oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah. (BE04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
