Connect with us

Ketik yang Anda cari

CATATAN KHAS KMA

Gaduh Aset

Armansyah, ST. (Foto dok Ist)

AWALNYA, saya tidak terlalu fokus memperhatikan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Kota Bima. Saya pikir sudah beres semua. Kini, di media, banyak dibahas (lagi). Bahkan ada silang pendapat yang cukup tajam. Kesannya saling menyalahkan. Baik soal proses, maupun soal persetujuan legislatif, kontroversial. Gaduh. Ini terus bergulir, karena perbedaan persepsi itu pasti menyasar soal dasar hukum dan aturan.

Anda tahu, Kota Bima itu hanya sebuah kecamatan yang bernama Rasanae. Kemudian dimekarkan menjadi sebuat daerah otonomi baru: Kota Bima. Sama namanya dengan daerah induk. Yang membedakan, hanya label di depan. Kabupaten dan Kota.

Soal nama sama, tidak hanya Bima. Di sejumlah daerah pemekaran lain juga, menggunakan nama sama dengan induk. Malang contohnya. Ada Kabupaten Malang sebagai induk, ada Kota Malang sebagai daerah pemekaran baru.

Sesuai ketentuan, daerah induk wajib menyerahkan aset kepada daerah yang dimekarkan. Bisa berbentuk barang bergerak, barang tidak bergerak, serta sarana dan prasarana.

Harusnya ini dilakukan dengan senyap dan baik-baik saja. Tidak perlu gaduh. Itu sudah menjadi syarat terbentuknya daerah otonomi baru: Disetujui oleh daerah induk. Juga oleh DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima, sudah jelas. Telah juga ditentukan batas waktunya. Setahun setelah Kota Bima terbentuk.

Penentuan tahun ini, juga bukan kaleng-kaleng asal saja. Tetapi telah melalui kajian akdemis terkait dengan mempertimbangkan segala hambatan. Di daerah lain, bisa saja tidak setahun, tetapi lebih. Atau bahkan kurang. Saya belum temukan yang kurang setahun. Tetapi yang lebih setahun, ada. Misalya Manggarai Barat.

Pertanyaannya, mengapa hingga sekarang masih saja belum kelar-kelar? Apakah begitu sulit? Kalau sangat sulit sampai butuh waktu hampir 20 tahun, apakah kajian akademisnya tidak tepat?  Sampai-sampai pun, lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terlibat.

Pasti ada yang tidak baik-baik saja. Bisa karena pemerintah kabupaten induk yang enggan. Atau sebaliknya, pemerintah pemekaran yang tidak proaktif. Kurang gigih. Atau sama-sama lupa karena sibuk denga agenda politik. Saya tidak ingin menuding tidak ada semacam political will. Terserah Anda saja.

Nah, sebagai pembanding, saya menerima tulisan bagus dari warga Kota Bima, namanya Armansyah, ST. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Juga Ketua Demisioner Kerukunan Keluarga Bima Dompu (KKBD) Kabupaten Manggarai Barat.

Saya hanya mengedit beberapa bagian dari tulisan ini, tanpa mengurangi maknanya:

Setiap pemekaran daerah otonomi baru, sudah harus memenuhi berbagai syarat. Baik administrasi, teknis maupun fisik, sehingga daerah otonomi baru layak untuk dibentuk. Syarat administasi yang paling penting adalah persetujuan dari DPRD dan Bupati kabupaten induk.

Persetujuan tersebut termasuk di dalamnya adalah menyerahkan barang bergerak, barang tidak bergerak, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten dan atau kota baru. Sehingga perihal aset kabupaten induk yang ada di kabupaten atau kota pemekaran harusnya sudah selesai begitu undang-undang pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima, pasal 13 ayat (1) mengatur tentang inventarisasi aset Pemprov NTB dan Kabupaten Bima untuk diserahkan kepada Pemkot Bima. Itu meliputi, huruf b, barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima. Kemudian huruf c,  BUMD milik Pemprov NTB dan Kabupaten Bima yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Bima.

Pada ayat (2) mengatur tentang pelaksanaan penyerahan aset yg dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 tahun terhitung sejak peresmian Kota Bima dan pelantikan pejabat Walikota Bima.

Umumnya waktu penyerahan aset pada daerah otonomi baru berbeda-beda dan tergantung dari tantangan keberadaan dan posisi legal aset itu sendiri. Berbeda dengan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat yang dibentuk satu tahun setelah pembentukan Kota Bima.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, mengatur  penyerahan aset dari Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk dilakukan paling lambat tiga tahun dan serah terima aset ini sudah selesai pada tahun 2007.

Penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten Bima kepada pemerintah Kota Bima, tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Bima karena secara prinsip termasuk di dalamnya adalah persetujuan penyerahan aset Pemkab Bima kepada Pemkot  Bima. Jika pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dijadikan dasar untuk penangguhan penyerahan aset, tidaklah tepat.

Memang pada ayat (2) tersebut menjelaskan harus mendapat persetujuan DPRD. Tetapi pada pasal 46 huruf b menjelaskan, penyerahan tanah dan bangunan yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD, tidak termasuk  salah satu poin yang sangat penting dijelaskan pada ayat (1). Yaitu sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Ini sangat jelas sekali. Semua aset Pemkab Bima yang akan diserahan kepada Pemkot Bima tidak termuat atau ada dalam deliniasi peta RTRW Kabupaten Bima. Jadi tidak menjadi bagian dari dokumen RTRW Kabupaten Bima yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031. Semua aset yang akan diserahkan tersebut ada dalam wilayah administratif Pemkot Bima dan otomatis ada dalam deliniasi peta yang menjadi bagian dari dokumen RTRW Kota Bima. Itu telah ditetapkan melalui Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031, sehingga antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara itu selaras dan tidak saling bertentangan.

Penyerahan aset yang difasilitasi oleh KPK itu sebenarnya biasa saja, karena lembaga antikorupsi itu juga memiliki fungsi pembinaan dan pencegahan. Mengapa tidak difasilitasi oleh Gubernur sebagaimana yang diatur dalam pasal 13  ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002? Karena proses penyerahan aset ini sudah tidak sesuai lagi dengan amanah Undang-Undang tersebut, yang mengatur paling lambat satu tahun.  Wajar saja, KPK sebagai Lembaga Negara yang juga memiliki fungsi pembinaan dan pencegahan mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyerahannya sehingga amanah Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan.

Tentang persoalan beberapa OPD Pemkab Bima yang belum memiliki kantor sendiri, termasuk gedung DPRD di wilayah Kabupaten Bima, arahan KPK itu jelas dan baik. Yaitu asset-aset tersebut diserahkan dahulu kepada Pemkot Bima, selanjutnya Pemkab masih dapat menggunakannya dengan meminjam kepada Pemkot Bima. Hal ini untuk memudahkan dan menertibkan pencatatan aset daerah yang menjadi salah satu perhatian KPK.

Contoh lainnya adalah daerah pemekaran, Kabupaten Nagekeo di NTT yang terbentuk Tahun 2007. Daerah otonomi baru ini,  hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada di Flores. Pada 2010, Kantor Bupati dengan perkantoran SKPD/OPD, sudah terbangun pada satu kawasan perkantoran. Jika pembangunan kantor-kantor tersebut mengandalkan kemampuan fiskal daerah, pasti sulit sekali untuk diwujudkan.

Amanah Undang-Undang pembentukan daerah otonomi baru, idealnya menjadi senjata lobi bagi kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran kepada pemerintah provinsi/pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran/kegiatan. Sumbernya, bisa dari APBD provinsi (dekosentrasi) maupun APBN. Dan Kabupaten Nagekeo, NTT mampu secara maksimal memanfaatkan momentum ini. (khairudin m. ali)

 

 

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

DIA sebenarnya lebih suka main bola daripada bermusik. Bahkan pernah merasakan sangat sulit sekali. Ketika guru memberinya tugas memukul drum saat duduk di bangku...

CATATAN KHAS KMA

NAH, kejadian juga. Saya akhirnya mabuk darat. Itu saat perjalanan Dompu-Sumbawa. Di Lopok. 27 kilometer sebelum tiba di kota Sumbawa.  Saya dan rombongan, terpaksa...

CATATAN KHAS KMA

KALI ini, saya harus mau meliput lagi. Yang ‘memaksa’ itu, junior saya, Pemimpin Redaksi Garda Asakota. ‘’Ini semacam jalan-jalanlah,’’ kata Muzakir NS, S.Ag sepekan...

CATATAN KHAS KMA

    INI soal kebutuhan dasar, air. Inilah yang dialami warga bukit Jatiwangi. Bukit indah di sisi utara Kota Bima ini, butuh air. Untuk...

CATATAN KHAS KMA

RINDU sudah sangat membuncah. Rindu se rindu rindunya. Tiada lagi yang bisa menghalangi. Pokoknya harus mudik tahun ini. Pun ketika pemerintah melambat-lambatkan liburan sekolah,...