Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Nihilisme, Anomali Demokrasi dan Tanggung Jawab Kaum Intelektual

Oleh : M Tahir Irhas, SAg, MPd

Nihilisme, anomali domokrasi dan tanggung jawab kaum intelektual merupakan kata-kata yang sudah sangat populer dalam pikiran dan percakapan orang-orang terdidik dian terpelajar. Bahkan mungkin dianggap tidak menarik untuk dijadikan sebagai paradigma untuk mengelaborasi dinamika pemikiran, perilaku dan budaya politik dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Dalam keusangan dan kejenuhan berfikir menghadapi carut marut kehidupan bernegara, dan ketidakjelasan terhadap jalan keluar terhadap masalah korupsi, narkoba, pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan politik uang, serta daya saing Indonesia dalam pergulatan kehidupan global, masih selalu menjadi isu dan perbincangan hangat dalam setiap moment suksesi kepemimpinan nasional, regional dan lokal.

Jelang pemilu, pilpres dan Pilkada serentak 2024 menjadi ramai dipercakapkan oleh para pakar, pengamat politik dan politisi. Problem kebangsaan yang makin komplit, sistemik, terstruktur dan massif membuka ruang lahirnya sikap keputusasaan dan kesewenang-wenangan serta tumbuhnya berbagai aliran pemikiran yang bertentangan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia.

Nihilisme dan Anomali Demokrasi

Situasi dan kondisi kehidupan bernegara yang tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan ekonomi, berpotensi tumbuhnya pemikiran Nihilisme dan anomali demokrasi. Nihilisme secara etimologi berasal dari bahasa latin, dari akar kata Nihil yang berarti “tidak ada” sedangkan secara terminologi Nihilisme adalah faham atau aliran yang menolak aspek fundamental dari eksistensi manusia seperti kebenaran objektif, pengetahuan, moralitas dan nilai. Aliran filsafat tersebut dikembangkan oleh Filosof Jerman Frederick Nietzsche, yang berkeyakinan bahwa tidak ada norma, agama dan budaya dalam kehidupan manusia.

Nihilisme menjadi faham yang berkembang dalam berbagai bentuk pemikiran seperti, Nihilisme epistemologi, Nihilisme metafisika, Nihilisme eksistensial, Nihilisme moral dan Nihilisme politik. Aliran filsafat ini berkembang pesat disebabkan karena keterbatasan akal-pikiran memahami proses penciptaan dan rahasia kematian, kekosongan ideologi dan ketiadaan cita-cita perjuangan, dominasi dan hegemoni paham materialisme terhadap penyelenggaraan pendidikan, lingkungan sosial dan perubahan nilai yang melahirkan keputusasaan dan kesewenang-wenangan.

Secara antropologi Nihilisme memiliki dua karakter yaitu, Nihilisme aktif adalah tipologi manusia yang tidak percaya terhadap semua nilai (kebenaran, etika dan estetika) dan bebas menentukan tindakan demi tercapainya tujuan. dan Nihilisme pasif adalah tipologi manusia yang mudah termakan dengan kenyataan tanpa mau berfikir.

Anomali demokrasi merupakan fenomena yang menyertai proses politik diberbagai negara yang sedang mengalami masa transisi. Apa yang dimaksud dengan anomali demokrasi? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anomali adalah kelainan atau penyimpangan dari norma.

Anomali lazimnya ditemukan pada penyimpangan perilaku yang diadaptasi dari ilmu sosiologi, psikologi dan ekonomi. Sedangkan demokrasi secara etimologi dari bahasa Yunani, dari kata Demos artinya “rakyat” dan Kratos artinya “kekuatan atau kekuasaan”. Secara terminologi Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan pada kapasitas, kompetensi dan kemampuan seseorang untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama masyarakat bangsa.

Secara filosofis, demokrasi adalah sistem politik yang dilaksanakan atas dasar kejujuran dan keadilan, yang berbeda dengan monarki dan oligarki yang cenderung diktator dan tirani. Atau “politik skeptisisme” yang menumbuhkan ekspektasi bahwa tujuan bersama tidak mengkin tercapai karena aneka prasangka, benturan dan konflik diantara aparat dan institusi politik yang tak mampu diselesaikan oleh pemegang kekuasaan.

Demokrasi modern cenderung ambigu karena dicampur aduk dengan monarki dan oligarki yang melahirkan kekuasaan yang diktator dan tirani mayoritas. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya anomali domokrasi. Menurut Erving Goffman “demokrasi ibarat dramaturgi dalam permainan sandiwara, sehingga politik demokrasi kadangkala keras dan penuh muslihat serta kehilangan nilai kepercayaan, kejujuran dan sikap kenegarawanan”.

Dalam ‘Democracy Matter’, Cornel West mengandaikan demokrasi yang berlebihan menciptakan nihilisme demokratik, yakni praktik demokrasi yang diwarnai strategi kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan. Demokrasi lebih merayakan muslihat dan trik-trik mengangkat emosi, perasaan, dan kesenangan, dengan mengabaikan substansi politik.

Demokrasi yang berlebihan itu, sistem komunikasinya didominasi oleh slogan dan jargon-jargon tentang perubahan, kemajuan, nasionalisme, kerakyatan, transformasi, yang semuanya hanya semu. Problem bangsa dan negara direduksi menjadi aneka citra kebohongan yang sistemik.

Sejatinya demokrasi tidak hanya mengatur tentang prosedur pembentukan kekuasaan melalui pemilu, pilpres dan Pilkada, serta tata cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap kekuasaan melalui pembagian kekuasaan secara horizontal (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai manifestasi dari check and balance, dan pembagian kekuasaan secara vertikal yang hirakis bagi aparat. Tetapi kekuasaan harus menjadi energi dan mesin penggerak perubahan bagi kelompok, organisasi, lembaga keagamaan, partai politik dan negara-bangsa.

Demokrasi tidak boleh dijadikan panggung sandiwara untuk memporak-porandakan kewarasan dan kesadaran publik atas nama kebebasan, partisipasi dan kesetaraan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran terhadap ideologi kebangsaan dan nilai kemanusiaan.

Tanggung Jawab Kaum Intelektual

Kaum intelektual adalah orang yang terpanggil untuk memperbaiki masyarakatnya, menyerap aspirasi, merumuskan dalam bahasa yang mudah dipahami setiap orang, menawarkan strategi dan alternatif pemecahan masalah. Sementara ilmuwan adalah seorang yang menemukan kenyataan, berbicara dengan bahasa universal dan bersikap netral, yang mendalami dan mengembangkan ilmu melalui penalaran dan penelitian.

Menurut Burn, kaum intelektual adalah seorang yang terlibat secara kritis dengan nilai, tujuan dan cita-cita untuk mengatasi kebutuhan praktis. Oleh karena itu tugas kaum intelektual menurut Edward A. Shils “menafsirkan pengalaman masa lalu masyarakat, mendidik pemuda dalam tradisi dan keterampilan, melancarkan dan membimbing pengalaman estetik dan keagamaan berbagai sektor masyarakat” (1993 : 16)

Menafsirkan sejarah menurut hukum, deterministik dan kalkulasi sebagai proses kesinambungan dari fase lahir, tumbuh, renta, dan runtuhnya masyarakat lama dan digantikan oleh masyarakat yang baru, merupakan bahagian dari tugas kaum intelektual dalam menciptakan misi, motivasi sosial, para pemimpin dan pemugaran kebudayaan untuk membangun peradaban.

Tugas kaum intelektual adalah melakukan pencerahan dan transformasi ilmu pengetahuan serta melakukan perlawanan terhadap segala bentuk perbudakan dan kemiskinan struktural, kultural dan absolut.

Segenap manusia mempunyai kebudayaan dan peradaban yang dikembangkan dari kebudayaan dan peradaban para pendahulunya. Semangat pembentukan peradaban suatu bangsa selalu dicetus dan dipelopori oleh kaum intelektual secara bergantian pada setiap periode dan zaman.

Karenanya, perjuangan kaum intelektual mesti berlandaskan pada sejarah. Kaum intelektual merumuskan metode dan strategi berjuang yang menyejarah, berakar pada sejarah untuk sampai pada masa depan perabadan yang cerah. (*)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini.- Lembaga Pemerataan Pembangunan (LPP)  Dompu, msnduga  ada kecurangan pemilu. Hasil Rapat Pleno Kecamatan tidak sesuai dengan C hasil dan Salinan C hasil...

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini.- Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 6, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, M Tahir, SAg, MPd, melaporkan dugaan penggelembungan suara di...

Politik

Bima, Bimakini.-  Lima Ketua RT di Desa  Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga dipecat karena beda pilihan politik pada Pemilu...

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakini.- Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., memantau proses pengamanan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)...

Pemilu Serentak 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima sudah mereskomendasikan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Parado. Namun belum menerima keputusan dari KPU Kabupaten...