Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis Kemenag RI, Dr Imam Bukhori
Bima, Bimakini.- Program INOVASI NTB menyosialisasikan tentng Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah. Sosialiasi dilakukan secara virtual, Senin (6/6/2022) dan diikuti Kementerian Agama se Nusa Tenggara Barat, Fasda Pembelajaran, serta Mitra INOVASI.
Wakil Direktur INOVASI Bidang Sistem Kebijakan, Jo Dowling mengatakan, sosialisasi ini agar madrasah di NTB bisa lebih memahami tentang kurikulum merdeka belajar. “Kurikulum merdeka belajar lebih dari perubahan sikap atau standar kompetensi, atau lebih dari perubahan ekspektasi tentang apa yang siswa belum mengetahuinya.
Kirikulum merdeka di desain untuk bisa mendukung pencapain peserta didik dalam literasi, numerasi dan pendidikan karakter. “Mendukung praktek belajar untuk meningkatkan hasil belajar,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Agama mengeluarkan KMA tentang penerapan kurikulum merdeka belajar di madrasah. Di KMA tersebut dijelaskan, Kurikulum Merdeka Belajar akan diimplementasikan secara terbatas. “Menurut kami penerapan terbatas itu sudah tepat, karena kirukulum merdeka belum diterapkan secara nasional,” ungkapnya.
Karena masih terbatas, kata Jo, maka instutusi pendidikan dapat menerapkan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka. Masih ada waktu bagi guru untuk belajar tentang kurikulum merdeka sebelum benar-benar diterapkan di madrasah di tahun ajaran 2023.
Di lingkungan Kemendikbud pun, kata Jo, baik sekolah umum negeri dan swasta diberikan tiga opsi, yakni belajar mandiri, mandiri berubah, mandiri berbagi. “Belajar mandiri, sekolah bisa menerapkan kurikulum 13 sambil belajar tentang korukulum merdeka. Mandiri berubah, sekolah dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan paket yang sudah disiapkan oleh Kementerian dan bisa mengadaptasinya dengan potensi lokal. Sedangkan mandiri berbagi adalah selain menerapkan kurikulum merdeka juga berbagi pada guru yang lain atau melalui platform yang sudah disiapkan,” terangnya.
Disampaikannya, untuk NTB, ada potensi besar untuk penerapan kurikulum merdeka dari sentuhan INOVASI selama ini. Apalagi ada koleborasi yang besar antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah dan madrasah.
Kasi Pendais Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bima, Drs H Abdul Haris, MSi mengatakan, kebijakan penerapan kurikulum merdeka di lingkungan madrasah memang ditunggu. Meskipun sudah ada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
Hanya saja, seperti apa implementasi kebijakan itu masih butuh penjelasan. Apalagi sekolah umum sudah menyiapkan diri, seperti adanya guru penggerak, sekolah penggerak dan lainnya. sedangkan di madrasah belum ada sama sekali hal seperti itu.
Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis Kemenag RI, Dr Imam Bukhori menjelaskan, belum diterapkannya kukirkulum merdeka secara penuh di madrasah, karena belum adanya kesiapan. Butuh proses panjang untuk dapat menerapkan kurikulum merdeaka belajar.
Namun, disampaikannya, penerapan akan dilakukan secara terbatas sesuai dengan KMA. Sekolah yang akan menerapkannya akan dipilih melalui proses pengusulan dari bawah. “Diusulkan dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota selanjutnya ke Kenwil Kemenag, baru setelah itu ke Kemenag RI. Agar nantinya setelah diputuskan madrasah mana yang ditetapkan, semua mengetahuinya,” ujarnya.
Dijelaskannya, kondisi madrasah berbeda dengan sekolah umum, karena sudah memulai lebih awal. Sedangkan di Kementerian Agama belum dilakukan, selain masih ada keterbatasan anggaran.
Meski nanti ada madrasah yang ditetapkan untuk menerapkan kurikulum merdeka, bukan berarti yang lain tidak bisa melakukannya. Namun keputusan penerapan terbatas di madrasah, agar bisa diketahui perkembangannya. Hasil evaluasi akan menentukan bagaimana penerapan kedepannya.
Sosialisais itu juga dimanfaatkan oleh sejumlah peserta dari Kementerian Agama di NTB untuk menanyakan kebijakan tersebut. Adanya penjelasan itu dari Kemenag RI, sehingga madrasah sudah dapat memahami kebijakan itu.
Sementara itu, Manager Program INOVASI NTB, Sri Widuri menyampaikan, siap mendukung secara tehnis dan koordinasi dalam penerapan kurikulum merdeka secara terbatas dii madrasah. “Insyaallah INOVASI siap mendukung piloting Kirukulum Merdeaka Madrasah Ibtidaiyah di empat Kabupaten di NTB,” pungkasnya. (BE04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
