Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Sekda NTB Luruskan Isu Tentang Pemekaran Provinsi NTB

Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (kiri).

Mataram, Bimakini.- Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menepis informasi tentang isu penyusunan RUU Pemekaran Daerah di Provinsi NTB.

“Hari-hari terakhir ini beredar berita di media sosial tentang rencana DPR RI membahas dan akan mengesahkan lima RUU Pemekaran Daerah. Termasuk Provinsi NTB akan menjadi dua dengan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa. Rasanya berita tersebut prematur dan menjurus hoax,” kata Sekda NTB, Sabtu (25/6/2022).

Diakui Sekda NTB, memang beberapa waktu yang lalu, anggota DPR RI dari Komisi II kunker ke NTB. Tujuan kunker adalah sosialisasi hak inisiatif dewan untuk bentuk 13 RUU, termasuk menyerap aspirasi tentang pembuatan RUU Provinsi NTB.

Untuk itu, lanjut Sekda, bahwa substansinya bukan pemekaran tapi penyesuaian dasar pembentukan Provinsi NTB dan penyesuaian kondisi aktual yang dipandang perlu.

“Apalagi selama ini, NTB bersama Bali dan NTT dibentuk dengan Undang-Undang 64/1958,” jelas Sekda.

Karena menurutnya, bahwa pada 5 Juli 1959, keluar Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan UU 64/1958, yang lahir sebelum Dekrit Presiden mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) saat Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Hal tersebut dinilai bernuansa federalistik yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karenanya dipandang perlu untuk disesuaikan,” jelas Sekda.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Selain kawasan Sunda Kecil, kawasan Sulawesi dan Kalimantan juga dibentuk dalam suasana kebatinan yang sama, sehingga DPR RI menginisiasi 13 RUU dasar pembentukan masing-masing provinsi dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Jadi bukan RUU Pemekaran. Karena Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih moratorium,” tegas pria kelahiran Lombok Tengah ini.

Untuk itu sambungnya, kalau pun Provinsi di Papua dimekarkan dari kini, maka dua provinsi menjadi lima, bukan berarti moratorium DOB dicabut. Pemekaran Papua ini antara lain adalah amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Ini harus diluruskan, agar tidak menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat,” tutup Sekda NTB. PUR

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Rupanya ruang operasi Rumah Sakit Umum (RSU) Sondosia Kabupaten Bima yang dibangun beberapa tahun lalu dibongkar. Pembongkaran dilakukan karena ruang operasi setempat...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Polres Bima terus memburu para terduga pelaku dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Monta beberapa waktu lalu, hingga berujung bentrokan...

Olahraga & Kesehatan

Mataram, Bimakini.- Dalam rangka memeriahkan liga 3 Bank NTB Syariah PSSI NTB, Karman BM bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Nusa Tenggara Barat...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima)   Penerapan konsep “LAWATA” dalam internalisasi nilai-nilai di Polres Bima-Kota (media Bimantika 15 July...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Diduga menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu-sabu, seorang waria bernama Anggun alias Agus (34) asal Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja ditangkap...