Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Dilapor KPK Soal Dana Siluman Rp26 M, Ketua DPRD Dompu : APBD 2022 Sesuai Aturan

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bachtiar.

Dompu, Bimakini. – Dilaporkan anggota DPRD Kabupaten Dompu soal adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui dana siluman (dana yang tidak dibahas) sebesar Rp26 Milyar dalam postur APBD tahun anggaran 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bachtiar., Kamis (07/07/2022) siang memberikan klarifikasi. Kepada media ini, dia menegaskan bahwa penetapan APBD tahun anggaran 2022 telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

Andi Bachtiar menegaskan bahwa proses penetapan Perda APBD tahun anggaran 2022 telah dilakukan melalui prosedur dan tahapan. Diawali dengan Pemerintah Daerah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) beserta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD.

Katanya, pembahasan tingkat Banggar DPRD Kabupaten Dompu tentang KUA-PPAS beserta RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut melibatkan semua anggota DPRD. Tujuanya, agar semuanya mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh.

Setelah itu, lanjutnya. Dibahas bersama dengan Komisi-komisi untuk memberikan catatan. Kemudian disetujui bersama dan disepakati. Kesepakatan antara Banggar DPRD dengan TAPD tersebut dituangkan dalam nota keuangan.

“Pada pandangan fraksi-fraksi, dari 8 fraksi di DPRD Kabupaten Dompu tidak ada satu fraksi pun yang menolak dan mempertimbangkan RAPBD menjadi APBD. Semuanya terdokumentasi, semuanya setuju RAPBD ditetapkan jadi APBD tahun anggaran 2022,” terangnya.

Tidak berhenti disitu, setelah selesai pembahasan ditingkat daerah. TAPD Kabupaten Dompu mengirim hasil akhir tersebut untuk dievaluasi oleh TAPD tingkat Propinsi. Dilakukan kroscek terhadap anggaran yang dibahas ditingkat Kabupaten. Mulai dari nota keuangan hingga pandangan fraksi-fraksi dan RKA masing-masing dinas yang sudah disepakati bersama dalam Perda APBD tahun anggaran 2022.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Jadi tidak ada dana siluman, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, diminta saran, pandangan dan pertimbangan kepada semua anggota DPRD. Setelah semuanya ada kesepakatan, baru ketok palu dan putuskan,” urainya.

Soal adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp 26 Milyar tersebut, Andi Bachtiar menyebut bahwa hal itu tidak bisa dipisahkan dengan APBD tahun anggaran 2022, jika pembahasannya sudah melalui prosedur dan tahapan maka tidak ada istilah dana siluman.

“Tidak ada yang siluman, tetapi karena persoalan ini sudah masuk APH maka nanti akan saya jelaskan disana. Jika nanti saatnya kami dipanggil atas dugaan itu, kami siap pertanggungjawabkan, gak masalah,” tegas Ketua DPRD. AZW

 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Bima, dikabarkan diperiksa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.  Bahkan pemeriksaan sudah dilakukan pekan lalu. Pemeriksaan...

Pendidikan

Dompu, Bimakini. – Seorang anak penjual es keliling bernama Restu Fadyla (16) asal Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu yang dinyatakan tidak lulus melalui jalur Zonasi...

Pendidikan

Dompu, Bimakini. – Seorang anak penjual es keliling bernama Restu Fadyla (16) asal Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu yang mendaftar melalui jalur Zonasi di SMA...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Nama Ketua DPRD Kabupaten Dompu disebut-sebut menerima percikan diut dari dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu tahun anggaran...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Dugaan tindak pidana korupsi adanya dana siluman sebesar Rp26 Milyar dalam APBD tahun anggaran 2022 kini sedang bergulir di Komisi Pemberantasan...