Oleh : Munir Husen
(Dosen Universitas Muhammadiyah Bima)
Harmonisasi hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD Kota Bima akhir-akhir ini kelihatannya kurang harmonis. Rapat paripurna dewan ditunda beberapa kali. Demikian Pemberitaan media yang sempat penulis baca dan amati. Seharusnya kedua lembaga tersebut membangun harmonisasi hubungan kemitraan yang sehat.
Jika hal ini terus dibiarkan berlalu, maka pembahasan RAPBD juga tidak ada jaminan bisa berjalan normal. Pembacaan KUA dan PPAS saja tidak biasanya molor sampai tiga (kali). Semua perlu dievaluasi kebuntuan komunikasi kedua lembaga tersebut untuk diperbaiki.
Hal ini dapat dilihat saat rapat paripurna dewan. Pimpinan Rapat barusan membuka rapat, Mantan Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima, Sudirman DJ langsung intrupsi sebelum Eksekutif menyampaikan KUA dan PPAS. Artinya bukan tidak qorumnya kehadiran anggota DPRD, melainkan ada komunikasi yang tersumbat antara kedua lembaga tersebut.
Sebab Kibijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggran sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh eksekutif sebagai pedoman didalam penyusunan APBD, yang pada akhirnya akan dibahas bersama di DPRD.
Namun sangat menarik untuk dicermati sejauh mana harmoisasi hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD saat ini. Disisa-sisa masa pengabdian, seharusnya hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD lebih harmonis lagi, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, sebagaimana amanat UU Pemda mengatur hubungan kesejajaran ke dua lembaga tersebut.
Harmonisasi hubungan yang seharusnya lebih kepada kebersamaan didalam menjalankan tugas masing-masing justru terbaca pada saat rapat paripurna DPRD Kota Bima yang tidak biasanya disaat pembukaan rapat paripurna DPRD diawali dengan intrupsi Sudirman DJ, menjadi tanda tanya publik.
Selama ini sesuai dengan tata tertib dewan, rapat paripurna terbuka untuk umum yang dipimpin oleh Pimpinan dewan DPRD Kota Bima membacakan agenda rapat sampai selesai, baru seterusnya terjadi intrupsi pada pimpinan sidang untuk menanyakan sesautu dengan materi rapat paripurna.
Publik bertanya bagaimana hubungan kemitraan harmonisasi DPRD dan Eksekutif ?, apa yang terjadi pada dua institusi ini. Jangan sampai kemesraan cepat berlalu sepenggal bait penyanyi legendaris “iwan fals”. Apalagi figuritas DJ dikancah perpolitikan Kota Bima memiliki magnet yang bisa mempengaruhi situasi dan kondisi rapat paripurna dewan.
Dinamika kemesraan hubungan Eksekutif dengan DPRD seperti cuaca terkadang sejuk, terkadang panas sangat tergantung keadaan, situasi, kondisi serta suhu politik masing-masing daerah yang ikut mempengaruhinya. Persoalan hubungan eksekutif dan legisltaif dapat dilihat dari pemberitaan media massa, apakah kemesraan masih terjalin atau tidak.
Hubungan Eksekutif dengan DPRD seyogianya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.
Hubungan kemitraan bermakna saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. (Pusat Pengembangan SDM-Universitas Semarang).
Jika kemitraan eksekutif dan legislatif terjalin sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka akan terjalin sinkronisasi hubungan kerja yang apik pada kedua lembaga tersebut.
Sinkronisasi ini sering terhadi kompromi-kompromi kepentingan. Hal ini dikarenakan kepentingan DPRD yang belum terakomodir melalui negosiasikan dengan berusaha mencapai kepentingan yang berdampak luas. Selain itu proses kompromi terjadi karena anggarannya sudah baku sehingga peluang hanya mengutak-atik besaran alokasi dan distribusi anggaran. Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. (Jurnal Transformative :2016).
Harmonisasi Hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD sebagai mitra harus dijaga selalu bersinergi, agar masyarakat yang diwakili bisa tenang, damai. Jangan sampai DPRD dan Kepala Daerah beda pendapat, dan saling menjatuhkan berimbas pada tidak maksimalnya roda pemerintahan.
Menjaga sinergitas kemitraan merupakan keniscayaan yang tidak boleh dibantah, oleh karena itu menghadirkan jiwa besar dalam pengelolaan pemerinrahan daerah sangat diutamakan. Mendahulukan kepentingan kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan egoisme, kelompok dan golongan menjadi faktor utama suatu daerah lebih cepat maju dan berdaya saing.
Pemerintah Daerah dan DPRD, harus saling menghargai. Boleh menyampaikan kritik, karena perbedaan hal yang biasa. Namun kritik harus disampaikan dengan baik, sesuai dengan norma.
Didalam politik anggran, tidak jamannya lagi proses penyusunannya tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Prosespenyusunan anggarran hendaknya mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (https://mmc.kalteng.go.id).
Wallahu Mustaan.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
