Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Perlu Dibangun Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dan DPRD

Oleh : Munir Husen

(Dosen Universitas Muhammadiyah Bima)

 

Harmonisasi hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD Kota Bima akhir-akhir ini kelihatannya kurang harmonis. Rapat paripurna dewan ditunda beberapa kali. Demikian Pemberitaan media yang sempat penulis baca dan amati. Seharusnya kedua lembaga tersebut membangun  harmonisasi hubungan kemitraan yang sehat.

Jika hal ini terus dibiarkan berlalu, maka pembahasan RAPBD juga tidak ada jaminan bisa berjalan normal. Pembacaan KUA dan PPAS saja tidak biasanya molor sampai tiga (kali). Semua perlu dievaluasi kebuntuan komunikasi kedua lembaga tersebut untuk diperbaiki.

Hal ini dapat dilihat saat rapat paripurna dewan. Pimpinan Rapat barusan membuka rapat, Mantan Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima, Sudirman DJ langsung intrupsi sebelum Eksekutif menyampaikan KUA dan PPAS. Artinya bukan tidak qorumnya kehadiran anggota DPRD, melainkan ada komunikasi yang tersumbat  antara kedua lembaga tersebut.

Sebab Kibijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggran sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh eksekutif sebagai pedoman didalam penyusunan APBD, yang pada akhirnya akan dibahas bersama di DPRD.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Namun sangat menarik untuk dicermati sejauh mana harmoisasi hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD saat ini. Disisa-sisa masa pengabdian, seharusnya hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD lebih  harmonis lagi, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, sebagaimana amanat UU Pemda mengatur hubungan kesejajaran ke dua lembaga tersebut.

Harmonisasi hubungan yang seharusnya lebih kepada kebersamaan didalam menjalankan tugas masing-masing justru terbaca pada saat rapat paripurna DPRD Kota Bima yang tidak biasanya disaat pembukaan rapat paripurna DPRD diawali dengan intrupsi Sudirman DJ, menjadi tanda tanya publik.

Selama ini sesuai dengan tata tertib dewan, rapat paripurna terbuka untuk umum yang dipimpin oleh Pimpinan dewan DPRD Kota Bima membacakan agenda rapat sampai selesai, baru seterusnya terjadi intrupsi pada pimpinan sidang untuk menanyakan sesautu dengan materi rapat paripurna.

Publik bertanya bagaimana hubungan kemitraan harmonisasi DPRD dan Eksekutif ?, apa yang terjadi pada dua institusi ini. Jangan sampai kemesraan cepat berlalu sepenggal bait penyanyi legendaris “iwan fals”. Apalagi figuritas DJ dikancah perpolitikan Kota Bima memiliki magnet yang bisa mempengaruhi situasi dan kondisi rapat paripurna dewan.

Dinamika kemesraan hubungan Eksekutif dengan DPRD seperti cuaca terkadang sejuk, terkadang panas sangat tergantung keadaan, situasi, kondisi serta suhu politik masing-masing daerah yang ikut mempengaruhinya. Persoalan hubungan  eksekutif dan legisltaif dapat dilihat dari pemberitaan media massa, apakah kemesraan  masih terjalin atau tidak.

Hubungan Eksekutif dengan DPRD seyogianya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Hubungan kemitraan bermakna saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. (Pusat Pengembangan SDM-Universitas Semarang).

Jika kemitraan eksekutif dan legislatif terjalin sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka akan terjalin sinkronisasi hubungan kerja yang apik pada kedua lembaga tersebut.

Sinkronisasi ini sering terhadi kompromi-kompromi kepentingan. Hal ini dikarenakan kepentingan DPRD yang belum terakomodir melalui negosiasikan dengan berusaha mencapai kepentingan yang berdampak luas. Selain itu proses kompromi terjadi karena anggarannya sudah baku sehingga peluang hanya mengutak-atik besaran alokasi dan distribusi anggaran. Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. (Jurnal Transformative :2016).

Harmonisasi Hubungan kemitraan Eksekutif dan DPRD sebagai mitra harus dijaga selalu bersinergi, agar masyarakat yang diwakili bisa tenang, damai. Jangan sampai DPRD dan Kepala Daerah beda pendapat, dan saling menjatuhkan berimbas pada tidak maksimalnya roda pemerintahan.

Menjaga sinergitas kemitraan merupakan keniscayaan yang tidak boleh dibantah, oleh karena itu menghadirkan jiwa besar dalam pengelolaan pemerinrahan daerah sangat diutamakan. Mendahulukan kepentingan kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan egoisme, kelompok dan golongan menjadi faktor utama suatu daerah lebih cepat maju dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah dan DPRD, harus saling menghargai. Boleh menyampaikan kritik, karena perbedaan hal yang biasa. Namun kritik harus disampaikan dengan baik, sesuai dengan norma.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Didalam politik anggran, tidak jamannya lagi proses penyusunannya tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Prosespenyusunan anggarran hendaknya mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (https://mmc.kalteng.go.id).

Wallahu Mustaan.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima)   Penerapan konsep “LAWATA” dalam internalisasi nilai-nilai di Polres Bima-Kota (media Bimantika 15 July...

Opini

Oleh : H Munir Husen (DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA) Suka duka menjadi politisi anggota DPRD, dua hal tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Suka...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Pemerintah Daerah Kabupaten Bima resmi melepas dan sekaligus menyerahkan sejumlah aset yang berada di...

Opini

Oleh : Munir Husen Kejahatan di Kota Bima saat ini seperti warna pelangi. Mulai dari tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran lalu lintas, sampai tindak...

Opini

Oleh : Munir Husen Ketua PBB  Kota Bima rangkap jabatan dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) Jatiwangi, menjadi hal menarik dikaji dari aspek...