Connect with us

Ketik yang Anda cari

CATATAN KHAS KMA

Gaduh KTP

KTP menyimpan data pribadi yang harus dilindungi

BEBERAPA hari ini, media ramai memberitakan penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengganti kupon undian pada pawai Rimpu. Itu sederhana sekali. Alasan penyelenggara, untuk validasi. Agar kupon undian tidak ganda, tidak dipalsukan.

Untuk menjadi peserta pawai itu, masyarakat harus menyerahkan fotokopi KTP. Tiap Rukun Tetangga (RT) disyaratkan 20 orang. Ada 517 RT di Kota Bima. Rangkap dua. Ada yang iseng menghitung begini: 20 kali 517 sama dengan 10.340 lembar KTP terkumpul.

Spekulasi pun tidak bisa dihindari. Ada yang mengaitkannya dengan tahun politik. Fotokopi KTP bisa (saja) dipakai untuk syarat calon perseorangan peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Semisal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Atau dukungan kepada partai politik. Apalagi kabarnya, empat unit motor sebagai hadiah utama, berasal dari kader partai.

Nah, penyelenggara kegiatan ini Dekranasda Kota Bima yang dipimpin Hj Elly Alwaini. Makin ribut karena beberapa waktu sebelumnya, sudah beredar stiker istri H Muhammad Lutfi ini  meminta dukungan untuk maju menjadi calon anggota DPD RI.

DPRD Kota Bima merespon ini. Diadakanlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan penyelenggara. Yang hadir, ternyata Sekretaris Daerah, H Mukhtar Landa. Panitia teknis pun hadir. Mereka dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Bukan Ketua Dekranasda.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Saya tidak ingin membahas jalannya RDP yang katanya sangat panas itu. Yang ujung sudah bisa ditebak itu. Tetapi fokus saya, pada penggunaan fotokopi KTP sebagai pengganti kupon.

Walau ini juga muncul dalam RDP, tetapi akhirnya wakil rakyat tidak ‘mampu’ menghentikan penggunaan data pribadi itu untuk hal yang tidak sama sekali urgen dan substansial.

KTP itu menyimpan data pribadi setiap warga. Data pribadi adalah hak asasi privasi yang harus dilindungi karena sangat potensial untuk disalahgunakan.

Hak kendali atas data pribadi, adalah hak asasi privasi yang harus dilindungi dan sepenuhnya ada pada pemilik KTP. Ini sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sayangnya, tidak semua warga negara menyadari akan bahayanya jika data pribadi ini bocor ke publik.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Saya sudah menyampaikan hal ini saat ditanya media pada Kamis lalu.

Harusnya, penyelenggara yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu, tidak ngotot untuk tetap menggunakan fotokopi KTP sebagai pengganti kupon undian. Pun setelah dicecar oleh anggota DPRD Kota Bima pada saat RDP. Dengan dalih telanjur, panitia tetap pada rencananya itu.

Kesimpulan RDP, fotokopi KTP akan dibakar usai digunakan.

Sederhana sekali!

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Miris sekali! (khairudin m. ali)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

  SAYA ini kadang iseng. Bertanya kepada orang lain tentang cita-cita masa kecil seseorang. Itu agak privasi. Bisa jadi juga, itu rahasia. Tidak pernah...

CATATAN KHAS KMA

  ‘’SAYA mau tes daya ingat pak KMA,’’ katanya kepada saya suatu waktu. KMA itu, singkatan nama saya. Belakangan, semakin banyak kawan yang memanggil...

CATATAN KHAS KMA

SEBELUM benar-benar lupa, saya mau menulis ini: Gempa Lombok. Sepekan lagi, itu empat tahun lalu. Tetapi trauma saya (ternyata) belum juga hilang. Sudah pukul...

CATATAN KHAS KMA

INI bukan tentang wong cilik, jualan partai saat dekat Pemilu. Ini benar-benar tentang joki, penunggang kuda yang umurnya masih sangat-sangat belia. Masih duduk di...

CATATAN KHAS KMA

DIA sebenarnya lebih suka main bola daripada bermusik. Bahkan pernah merasakan sangat sulit sekali. Ketika guru memberinya tugas memukul drum saat duduk di bangku...