Kepala sekolah/madrasah saat berdiskusi saat Pembekalan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahapp 2B, bagi Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan Pengawas di Kabupaten Bima.
Bima, Bimakini.- Menyongsong kebijakan kurikulum merdeka, maka rapor pendidikan di Kabupaten Bima harus hijau. Maka perlu ada langkah bersama untuk menentukan target kedepa.
Selain itu, kata kata Kabid Dikdas Dinas Dikbupora Kabupaten Bima, Husnul Khatimah mengatakan, perlu ada penentuan target sehingga tahun depan tidak lagi merah. Bahkan bila perlu tidak menunggu tahun depan, namun menggenjotnya saat ini.
“Menyongsong program implementasi kurikulum merdeka, kemampuan literasi siswa SD/MI harus berbasis data. Maka dengan fakta, tidak ada lagi yang dimanipulasi,” ujarnya saat kegiatan Pembekalan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahapp 2B, bagi Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan Pengawas di Kabupaten Bima, Selasa.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bima, LPTK dan Inovasi. Pembekalan yang berlangsung di aula Hotel Lambitu tersebut diikuti kepala sekolah di 25 SD dan MI yang mendapat program dampingan Inovasi.
Kata Husnul, Kepala sekolah memiliki peran dan peluang penting dalam membantu guru meningkatkan capaian belajar literasi siswa. Perlunya mengidentifikasi masalah, menentukan target peningkatan.
Selain menentukan target perubahan kemampuan siswa diakhir tahun ajaran 2022/2023, juga perlu menyepakati program sekolah untuk ditetapkan di tahun pelajaran 2022/2023.
Sementara itu, Kasi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bima, Drs H Abdul Haris, MPd mengatakan, perlu ada perubahan-perubahan untuk mengubah kondisi saat ini. termasuk mengubah rapor pendidikan Kabupaten Bima dari merah ke hijau.
Sekolah perlu melakukan pengukuran sendiri tentang indeks kemampuan literasi siswa. Melalui pengukuran itu, diperoleh data riil kondisi siswa.
Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin, SSos, MM mengatakan, akan segera melakukan replikasi agar sekolah dapat melakukan pengukuran indek pendidikannya. Tujuannya dengan mengetahui data kondisi siswa, maka dapat membuat rencana intervensi.
“Saya juga meminta agar kepala sekolah yang sudah mendapat pembekalan atau intervensi program dapat mengimbaskannya kepada kepala sekolah lainnya,” harapnya.
Distric Manager INOVASI Pulau Sumbawa, Dr Toha Arifin mengatakan, pembekalan tahap 2 B ini akan mendukung tahap 2 B untuk guru yang akan dilaksanakan nantinya. Untuk guru pembekalannya untuk menyusun tujuan pembelajaran dan menyusun modul ajar.
“Untuk kepala sekolah, lebih pada memperdalam perencanaan, terutama dikaitkan dengan rapor mutu atau pendidikan. Juga melakukan fungsi supervisi akademik,” terangnya.
Selain itu, kata dia, melakukan pembenahan terhadap kemampuan literasi siswa. Sekolah-sekolah dampingan juga sudah diminta melakukan assesmen, mengukur indeks mutu pendidikan di sekolah.
Pertemuan itu, para kepala sekolah/madarsah dan pengawas mencoba memetakan data kemampuan siswa berdasarkan hasil assesmen sebelumnya.
Sementara itu, Kepala MIS Sari, Kecamatan Sape, Abdul Hafid mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kebijakan kurikulum merdeka. Sejauh ini ada tantangan yang dihadapi, terutama kedisplinan siswa datang ke sekolah.
Banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya, karena bekerja di luar negeri. Juga anak-anak kerap ikut orang tua ke ladang saat musim tanam dan panen. “Itu jadi tantangan dan termasuk buku untuk menghadapi kurikulum merdeka,” ujarnya. IAN
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
