Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi, SIK, saat menyematkan pita dimulainya operasi zebra rinjani 2022.
Kota Bima, Bimakini.- Polres Bima Kota, Senn 3 Oktober 2022 menggelar operasi Zebra Rinjani 2022 di halaman Mapolres. Apel dipimpin Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi, S.I.K.
Apel melibatkan 1 regu TNI 1608 Bima, 1 regu Personil Brimob, 2 Pleton Dalmas Sat Sabhara, 1 Pleton Sat Lantas, 1 Pleton gabungan staff, 1 Pleton gabungan Sat Intelkam, Sat Reskrim dan Sat Narkoba, 1 regu Dishub Kota Bima.
Kapolres menyampaikan, permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Berkembangnya transportasi juga telah era digital dimana operasional cukup menggunakan handphone modernisasi ini perlu diikuti dengan inovasi sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari modern. Polisi lalu lintas terus berupaya melaksanakan program Kapolri yang disebut dan transparan dan tertib pada lalu lintas guna mewujudkan KAMSELTIBCARLANTAS,” ujarnya.
Dijelaskannya, sesuai amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kita diharapkan untuk yang pertama mewujudkan dan memelihara keamanan keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas. Kedua meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat pada fasilitas korban kecelakaan lalu lintas.
“Tiga membangun budaya tertib lalu lintas, keempat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pabrik keempat poin di atas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh kualitas sendiri,” terangnya.
Hal ini, kata Kapolres, sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dalam pilpres nomor 4 tahun 2013 di mana pemerintah telah membagi kewenangan kepada lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan di bidang lintas yang kita kenal dengan 5 pilar.
“Memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa merubah perilaku para pengguna jalan dari perilaku yang tidak tertib menjadi pelaku yang tertib dan hal ini harus dapat dijabarkan ke dalam tugas itu sendiri dalam melaksanakan amanat undang-undang edukasi kemudian engineering atau rekayasa yang ketiga investment atau penegakan hukum yang empat identifikasi dan registrasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang kelima pusat K3i komunikasi koordinasi komando dan kendali serta informasi yang keenam koordinator pemangku kepentingan lainnya yang ketujuh memberikan rekomendasi dampak melintas dan yang terakhir adalah korwas PNS dari 8 fungsi lantas tersebut kita harus mampu merumuskan untuk Nusa tenggara Barat ini dalam bentuk program kerja yang mengacu kepada target lo safety yang dituangkan dalam rencana umum nasional yaitu mendekatkan yaitu menekan fatalitas korban lakalantas sampai tahun 2035 hingga 80 %,” jelasnya. IAN
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
