Bima, Bimakini.- DPRD Kabupaten Bima menerima audiensi guru-guru terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian nKetja atau P3K, Senin 26 November 2023. Mereka menuntut kejelasan status dan alokasi anggaran 52 miliar rupiah bdalam RAPBD Tahun Anggaran 2023.
Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima meminta waktu untuk membahas serius persoalan ini. Apalagi para guru tersebut sudah beberapa kali mendatangi dewan terkait kejelasan status mereka yang sudah lulus tes P3K, namun belum diakomodir semuanya dalam SK.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE, mengatakan pihak dewan sudah berkoordinasi dengan eksekutif. Sekda rencananya akan ke Jakarta membawa persoalan tersebut.
Selain itu, dijelaskannya, ada ruang untuk bisa mengakomodasi harapan guru tersebut, dimana ada yang akan pensiun. Namun akan diusulkan agar pegawai yang pensiun diisi oleh para guru yang sudah lulus tes P3K.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, Edy Muhlis dan lainnya meminta kesabaran para guru. Persoalan ini juga akan menjadi bahasan dalam rapat Banggar dengan instansi terkait.
Ratusan guru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin 26 November 2022. Para guru menunggu pertemuan dengan Banggar hingga sore, mengingat banyaknya agenda pertemuan.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.