Pekerjaan proyek drainase dari aspirasi Anggota DPRD Provinsi NTB.
Bima, Bimakini.- Pekerjaan proyek drainase di RT06 RW03 Dusun Kananga Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima aspirasi diduga dari anggota DPRD Provinsi NTB, dinilai tidak tepat sasaran dan cacat secara administrasi.
Hal itu, diungkap oleh Kades Laju, Ismail, SSos pada media ini Jumat (9/12/2022). Kata Ismail, proyek drainase tersebut dikerjakan oleh pihak kedua yang berdomisli di Kota Bima dengan pagu anggaran Rp.200 juta.
“Dalam pengerjaan proyek itu, tidak ada koordinasi dengan Pemdes terkait Surat Perintah Kerja (SPK) tentang pemindahan lokasi kerja dari Dusun Sakolo ke Dusun Kananga. Sementara asas pemanfaatan bagi masyarakat, Dusun Sakolo lebih membutuhkannya,” ungkap Ismail yang juga sebagai ketua APDESI Kabupaten Bima.
Pernyataan Kades Laju berbanding terbalik dengan pernyataan pekerja proyek yang enggan disebutkan namanya. Pekerja proyek itu mengatakan, proyek itu bersumber dari aspirasi Mori Hanafi DPR Provinsi Fraksi Gerindra. Proyek tersebut memang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat Laju pada umumnya.
“Proyek itu memang khusus dikerjakan di Desa Laju untuk kepentingan masyarakat umum. Proyek itu ada dua, drainase dan rabatnisasi,” katanya saat di konfirmasi Sabtu (10/12/2022).
Sebelum lokasi proyek itu dikerjakan, sebagai pimpinan wilayah, Kades sudah dikonfirmasi lebih dulu melalui WhatsApp untuk dimintai identitas dan lokasi penempatan proyeknya. Namun, Kades hanya baca tanpa balasan.
“Kemudian saya telepon via WhatsApp. Hasilnya berdering, tapi tidak angkat. Sementara pihak Dinas PUPR butuh data lengkap secepatnya supaya dilakukan survei untuk memulai pekerjaan. Untuk percepat penuhi permintaan Dinas itu, saya hubungi masyarakat Laju yang masih berstatus keluarga dekat dengan saya,” urainya.
Kemudian setelah berkas lengkap, pihak Dinas turun survei lokasi dan dikawal oleh masyarakat Laju yang masih berstatus keluarga yang dihubungi diawal. Lokasi tersebut disetujui di Dusun Kananga sesuai yang dikerjakan sekarang.
“Setelah proyek itu jalan, baru saya terhubung dengan Kades dan dia ngamuk karena tidak terima penempatan lokasinya. Menurut Kades, lokasi tersebut harus di Dusun Sakolo. Kalaupun di Dusun Sakolo, semua tukang yang saya hubungi, tidak ada yang berani kerja karena lokasi rawan masalah,” ungkapnya lebih lanjut.
Pengakuan Kades saat terhubung komunikasinya, lanjut pekerja proyek yang enggan disebutkan namanya tersebut, sudah dilakukan survei di Dusun Sakolo, tetapi lokasi itu tidak disurvei oleh Dinas. Makanya tidak dikerjakan.
Untuk selesaikan masalah itu, berhubung proyeknya harus cepat diselesaikan karena habis massa pekerjaan, Kades ditawarkan untuk ambil program kedua yaitu rabatnisasi dan dihubungi langsung oleh pak Mori Hanafi untuk ditawarkan dua paket lagi di tahun 2023. Namun tidak respon baik oleh Kades.
“Akhirnya, saya dihubungi lebih lanjut oleh salah satu BPD Laju, bahwa untuk proses penyelesaian masalah itu, akan mediasi pertemuan dengan Kades, RT dan RW setempat,” tutupnya. ILY
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
