KPPN Bima melayani dengan tulus, terbuka serta berkomitmen sebagai zero korupsi.
Oleh : Ratna Susilawati, S.Akun
(Kepala Subbagian Umum KPPN Bima)
“Kerja dimana? KPPN Bima”
“KPPN? Dimana itu? Koperasi ya?”
“Bukan, Kas Negara dulunya bu…”
“Ooh, Kalau Kas Negara saya tahu, yang bayar-bayar gaji ya?”
Demikian sekilas pembicaraan yang sering terdengar saat beberapa pegawai KPPN Bima berdialog dengan masyarakat di Kota Bima. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bima, yang biasa disingkat KPPN Bima, umumnya tidak banyak yang mengenal. Hanya masyarakat sekitar kantor serta satuan kerja yang biasa berhubungan dengan KPPN Bima yang mengetahui benar tentang apa saja tugas dan fungsi KPPN Bima. Tidak hanya itu, terkadang saat mengenalkan KPPN Bima sebagai salah satu kantor vertikal Kementerian Keuangan, biasanya ada saja yang salah paham mengenali KPPN Bima sebagai KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Jadi sebenarnya, kantor apa sih KPPN Bima? Apa saja fungsi dan tugas yang diemban oleh KPPN Bima di wilayah ujung timur pulau sumbawa ini..?
Untuk masyarakat di sekitaran Kota Bima dan mungkin juga umumnya di daerah lainnya di Indonesia, KPPN lebih dikenal sebagai Kantor Kas Negara, yang dulunya memang diketahui merupakan kantor yang melakukan pembayaran belanja negara, khususnya pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil. Berada dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pada awal berdirinya, nomenklatur KPPN Bima masih terpisah sebagai Kantor Kas Negara (KKN) Bima dan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Bima. Selanjutnya, pada tahun 1990 kedua kantor ini digabung menjadi satu, yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bima, dimana fungsi pengelolaan kas dan pengelolaan perbendaharaan negara digabungkan untuk memudahkan pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang lebih akuntabel. Saat itu, tugas pokok dan fungsi KPKN Bima yang dikenal masyarakat adalah sebagai kantor yang bertugas membayar gaji pegawai negeri, serta menangani pembayaran belanja negara lainnya, seperti belanja pembangunan insfrastruktur dan belanja rutin kantor vertikal berikut pengelolaan pencatatan dan perbendaharaannya. Seiring berjalannya waktu, tugas pokok dan fungsi KPKN terus berkembang. Pada tahun 2005, KPKN berubah nomenklatur menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat KPPN, dimana pada nomenklatur baru ini, fungsi bendahara negara terus dioptimalkan, yakni dengan melakukan pengelolaan keuangan negara secara profesional dan bersih, sekaligus menandai dimulainya Reformasi Birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan. Proses pencairan dana APBN pada KPPN menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan tanpa adanya pungutan biaya. Hal ini didukung oleh penyempurnaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara pada tahun 2004, serta dimulainya pembangunan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, yaitu cikal bakal Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang digunakan saat ini.
Sampai dengan saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu unit Eselon I Kementerian Keuangan yang menaungi KPPN Bima, terus berkembang dan bertransformasi mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai bendahara negara. Sederet prestasi terukir dari tahun ke tahun, menampilkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai organisasi besar yang profesional, produktif dan inovatif. Perbaikan proses bisnis dilakukan di segala lini, demikian pula penyempurnaan layanan yang semakin inovatif, telah mampu memberikan nilai kepuasan maksimal dari para stakeholder pengguna layanan. Tidak heran, dengan kemampuan pengelolaan organisasi yang profesional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan senantiasa dipercaya untuk mengemban berbagai tugas dalam perannya sebagai bendahara negara. Hal ini dikuatkan dengan arahan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati kepada jajaran pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Treasurer, yang memiliki fungsi sebagai the true bendahara negara, yang melaksanakan pengelolaan kas, dan menjaga tata kelola, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan dan melaksanakan fungsi perbendaharaan negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah fungsi Kementerian Keuangan yang hadir di seluruh pelosok tanah air. Menteri Keuangan meminta kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah dan jajaran untuk tidak hanya berperan sebagai kepala kasir, tetapi juga menjadi representasi dari Kementerian Keuangan yang memiliki kewibawaan dan prinsip-prinsip tata kelola yang bisa dijadikan teladan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta kantor vertikalnya yaitu KPPN diharapkan dapat berperan sebagai Regional Chief Economist (RCE), yang diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah bertugas, yang harus bisa menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja.
Menindaklanjuti arahan tersebut, maka KPPN Bima bersama juga semua jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, mulai bergerak menjalankan dan menajamkan perannya termasuk sebagai Regional Chief Economist (RCE), untuk memastikan bahwa APBN dan APBD benar-benar bermanfaat untuk rakyat, khususnya masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Dari tugas utama sebagai penyalur dana APBN, KPPN kemudian menjalankan fungsi pengelolaan perbendaharaan yang lebih luas lagi, tidak sekedar pencatatan, pembinaan dan pengawasan namun juga pengembangan analisis terhadap dana yang dikelola. Misalnya dari analisis pengelolaan dana desa, dana kredit Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat serta berbagai analisis dari data-data lainnya yang saat ini dimiliki dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Saat ini, KPPN Bima telah menjalankan sebagian dari arahan Menteri keuangan tersebut. Dimana, KPPN Bima tidak hanya menyalurkan dana APBN untuk pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil kantor vertikal serta mengawal pembangunan di lingkup pembayaran KPPN Bima seperti penyaluran pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan perpustakaan, pasar, dan sekolah, namun juga menjadi punggawa keuangan negara yang memastikan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga, dukungan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Kredit UMi), merupakan peran baru penguatan peran KPPN di daerah, yang telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPN Bima. Tidak hanya dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang normatif, pelaksanaan fungsi baru perbendaharaan ini dilaksanakan sedemikian rupa dengan kemasan yang menarik dan inovatif oleh KPPN Bima. Diantaranya, dengan inovasi layanan berupa pembangunan aplikasi mandiri SATONDA, yaitu aplikasi persuratan online yang memudahkan proses bisnis KPPN Bima, kemudian pelaksanaan edukasi publik yang mendekatkan APBN dengan masyarakat luas dalam bentuk kegiatan “APBN Dalam Nada”, yaitu penyampaian berita-berita APBN yang dikemas dalam bentuk musikal dan dilaksanakan di ruang publik kota Bima yaitu taman Amahami. Tidak ketinggalan, KPPN Bima juga membuat Nota Kesepahaman dengan berbagai pihak, misalnya dengan Bimakini.com dari sisi media, sebagai bentuk publikasi pengelolaan keuangan negara yang berimbang. Selain itu dibuat juga Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di ketiga daerah kabupaten/kota terkait kebutuhan data dan analisis dalam hal keuangan di daerah serta nota kesepahaman dengan masing-masing pemerintah daerah di lingkup pembayaran KPPN Bima, untuk memudahkan proses pengawalan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan untuk kebutuhan komunikasi lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, adalah koordinasi dan Kerjasama yang intensif KPPN Bima bersama KPP Raba Bima dan KPKNL Bima dalam Forum Kemenkeu Satu Bima yang selama ini telah banyak melaksanakan berbagai kegiatan bersama sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Kegiatan ini diadakan untuk menunjukkan eksistensi dan peran Kementerian Keuangan di wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Diantaranya kegiatan yang telah dilakukan adalah kegiatan Kemenkeu Goes to Campus, Kampanye Lingkungan, Kemenkeu Mengajar, Donor Darah, Hari Anti Korupsi Sedunia serta banyak lagi kegiatan lainnya.
Ke depannya, KPPN Bima akan terus berkiprah menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya sebagai punggawa keuangan negara serta menyambut peran baru untuk menganalisis perekonomian daerah berdasarkan data-data yang dimiliki dan diolah selama ini. Dengan penguasaan data yang sedemikian besar dan kaya, ditambah lagi dengan keuntungan komunikasi intens dan guyub dengan berbagai pihak, KPPN Bima berharap dapat memberikan kontribusi maksimal untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan di lingkup pembayaran KPPN Bima telah dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
