Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Moderniasi Pengelolaan Kas dan Transaksi Bendahara Pemerintah Menuju Keuangan yang Inklusif

Oleh : Herawan Wijaya

 

Setiap perusahaanpastinya menyadari bahwa manajemen keuangan perusahaan merupakan faktor krusial untuk diperhatikan. Perusahaan dapat melihat perkembangan usaha mereka dari besarnya pengeluaran dan pemasukan. Data-data tersebut dapat dilihat dari hasil pengelolaan keuangan. Termasuk dalam manajemen pengelolaan keuangan adalah penggunaan uang kecil atau juga dikenal dengan petty cash. Uang kecil adalah dana atau pos khusus untuk mendanai transaksi-transakasi kecil dan rutin.

Tidak berbeda dengan dunia usaha, sektor pemerintahan juga memerlukan uang kecil untuk menjamin kelancaran operasional pemerintahan. Uang kecil pada pemerintahan dikenal dengan istilah Uang Persediaan (UP). Secara umum mekanisme pembayaran pada pemerintah terbagi menjadi dua yaitu Pembayaran Langsung (LS) dan pembayaran dengan Uang Persediaan. Definisi Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan bahwa realisasi belanja satuan kerja (satker)dengan menggunakan uang persediaan sangat besar yaitu sebesar 92,7 triliun rupiah di tahun 2021 dan 62,8 triliun rupiah sampai dengan Oktober 2022. Kelebihan utama dari mekanisme pembayaran dengan uang persediaan adalah kepraktisan dalam pelaksanaan pembayaran pada transaksi dengan nominal kecil yang umumnya terjadi dalam kegiatan operasional sehari-hari kantor. Selain itu mekanisme ini juga dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan yang mendadak.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Namun demikian ada beberapa kekurangan dari mekanisme uang persediaan. Uang persediaan disalurkan melalui rekening satker dan dikelola oleh bendahara satker. Satker pemerintah berjumlah lebih dari dua puluh ribu. Setiap satker memiliki rekening masing-masing sehingga total rekening yang dikelola pemerintah sangat banyak. Hal tersebut menimbulkan masalah dalam pengawasannya. Dengan mekanisme uang persediaan, negara juga harus menyediakan uang kas yang sangat besar yaitu antara 8 sampai 10 triliun rupiah setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh satker (sumber: DJPb). Tentu itu bukan nilai yang kecil untuk suatu ‘uang kecil’. Selain itu, pemerintah juga kehilangan potensi manfaat ekonomi dari dana yang menganggur di rekening bendahara. Potensi fraud dari transaksi tunai juga semakin besar. Satu lagi yang menjadi kekurangan dari uang persediaan adalah karena mekanisme ini tidak sejalan dengan gerakan nasional non tunai atau cashless society yang telah dicanangkan pemerintah dan Bank Indonesia.

Untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik, pemerintah melakukan upaya perbaikan pada pengelolaan kas dan transaksi bendahara melalui Kartu Kredit Pemerintah, restrukturisasi rekening serta Digipay.

 

Kartu Kredit Pemerintah

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Kartu Kredit Pemerintah atau KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. KKP prinsipnya sama dengan kartu kredit biasa. KKP adalah bagian dari uang persediaan yang berubah wujud, sebelumnya berupa uang tunai menjadi berupa pagu kredit. Perbandingan porsi uang persediaan tunai dengan KKP adalah 60 berbanding 40. Tujuan utama dari penerapan KKP adalah untuk meminimalisasipenggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi kerugian dari kas menganggur dari penggunaan UP.

Melalui PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, kebijakan penggunaan KKP mulai diimplementasikan secara menyeluruh kepada seluruh satker sejak Juli tahun 2019.Penggunaan KKP terus meningkat sejak tahun pertama, 340 miliar di tahun 2019, 434 miliar di tahun 2020, 452 miliar di tahun 2021, dan 620 miliar sampai dengan November 2022. Tiga kelompok pembayaran terbesar penggunaan KKP adalah untuk pembayaran tiket, penginapan, kemudian langganan daya dan jasa (sumber: DJPb). Dari perbandingan realisasi KKP dengan realisasi uang persediaan secara keseluruhan terlihat bahwa penerapan KKP belum maksimal. Kendala utama penerapan KKP adalah prosedur penerbitan KKP yang memakan waktu serta terbatasnya merchant yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit khususnya di daerah.

Indonesia belum sepenuhnya memiliki kemandirian dalam transaksi dengan kartu kredit. Menurut data yang dirilis Bank Indonesia,90 persen transaksi dengan kartu kreditdi Indonesia diproses di luar negeri melalui provider seperti visa dan mastercard. Karena itu, dengan mengedepankan kemandirian nasional guna mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan Pemerintah pada bulan Mei 2022, pada Agustus 2022 lalu Pemerintah meluncurkan KKP model baru yaitu Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dengan berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). MenurutPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, penerapan KKP Domestik dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan metode transaksi QRIS dari mobile banking dan tahap kedua dengan menggunakan kartu kredit GPN secara fisik dan tambahan metode transaksi QRIS dari mobile banking. Tahap pertama dilaksanakan paling cepat bulan Oktober 2022, sementara tahap kedua dilaksanakan paling cepat bulan Maret 2023 atau sesuai dengan kesiapan pihak perbankan.

Dengan KKP Domestik satker akan semakin dimudahkan dalam melakukan belanja pemerintah khususnya pada belanja barang, modal dan perjalanan dinas. Sampai dengan September 2022 Bank Indonesia mencatat jumlah merchant QRIS mencapai 21,3 juta. Sebagian besar merupakan UMKM. Angka ini tumbuh 2,45 persen dari bulan sebelumnya. Disamping dapat mengatasi kendala penyediaan infrastruktur pada KKP konvensional, penerapan KKP Domestik diharapkan juga mampu mendukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM yang juga dicanangkan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas. Penggunaan KKP Domestik diutamakan untuk pembelian produk dalam negeri yang disediakan UMKM dan koperasi. Anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kurang lebih 800 triliun per tahun. Dengan KKPyang semakin terhubung dengan pelaku UMKM melalui QRIS, diharapkan anggaran belanja tersebut dapat diserap lebih optimal oleh UMKM sehingga pengelolaan kas bendahara satker yang lebih baik dapat dicapai dengan sekaligus mendorong UMKM untuk tumbuh dan naik kelas.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Restrukturisasi Rekening Bendahara Pengeluaran

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran pada satker adalah 1 (satu) Satuan Kerja, 1 (satu) DIPA, 1 (satu) Bendahara, dan 1 (satu) rekening. Dengan demikian jumlah rekening yang dikelola oleh pemerintah kurang lebih sejumlah satker. Ada lebihdari 20 ribu rekening dalam bentuk giro. Transaksinya masih konvensional. Dengan banyaknya rekening, pengawasan terhadap ketertiban penggunaan juga sulit. Dari audit BPK ditemukan beberapa pelanggaran, diantaranya: penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan satker, rekening dibuka tanpa ijin BUN dan juga tidak ada laporan atas mutasi dan saldo rekening, serta rekening digunakan tidak sesuai peruntukan pada ijin pembukaan rekening.

Agar rekening satker dapat dikelola lebih efektif, efisien dan akuntabel serta untuk modernisasi pelaksanaan angggaran, melalui PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran satker. Restrukturisasi ini dilakukan dengan mengubah rekening satker menjadi rekening virtual dan terkonsolidasi pada rekening induk yang dikelola oleh Eselon I masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Maksudnya rekening sejatinya hanya satu namun setiap satker vertikal dapat tetap melakukan transaksi keuangan pada rekening induk ini dengan menggunakan identidas virtual masing-masing. Dengan mekanisme ini setiap mutasi rekening virtual pada unit vertikal akan tercatat pada rekening induk. Demikian juga saldonya akan terkonsolidasi.

Pada PMK Nomor 183/PMK.05/2019 diatur juga tentang kewajiban bank mitra pengelola rekening untuk menyediakan fasilitas-fasilitas, diantaranya: kartu debit,Cash Management System (CMS) dan dashboard. CMS adalah sistem aplikasi dan informasi selayaknya internet banking. Dengan kartu debit dan CMS satker dapat melakukan transaksi non tunai dengan lebih fleksibel melalui ATM dan internet. Sedangkan dashboard merupakan panel informasi berbasis web yang memungkinkan satker, Eselon I satker dan BUN memonitor seluruh aktifitas rekening induk maupun rekening satker dalam rangka pengawasan.Restrukturisasi rekening selesai dilaksanakan pada tahun 2022. Data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan restrukturisasi rekening telah merampingkan rekening pemerintah menjadi hanya 781 rekening indukberupa giro sebagai konsolidator bagi 21.167 ribu rekening virtual.Namun demikian baru 42 persen satker yang memanfaatkan CMS.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

 

Digipay

Selain KKP dan CMS, pemerintah juga membangun platform multiguna pengelolaan kas negara yang mengintegrasikan satker, vendor penyediabarang/jasa, perbankan, dan BUN dalam satu ekosistem. Namanya Digipay. Digipay adalah aplikasi belanja online yang mengakomodir mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Digipay serupa dengan aplikasi belanja online pada umumnya. Perbedaannya, selain mengakomodir mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, transaksi Digipay tidak menggunakan rekening penampungan. Pembayaran hanya boleh dilakukansetelah barang/jasa diterima oleh pembeli. Karena pembeli adalah pemerintah, maka ada garansi barang pasti dibayar asalkankualitas, kuantitas, dan spesifikasinya sesuai pesanan. Pembayaran Digipay juga hanya dilakukan secara cashlessmelalui KKP dan CMS. Perbedaan lainnya,Digipay dapat mengakomodir kewajiban bendahara untuk melakukanpenghitungan, pemungutan, danpembayaran pajak secara otomatis atas transaksi yang dilakukan.

Digipay bertujuan untuk efisiensi dan akuntabilitas belanja pemerintah. Digipay juga bertujuan untuk memajukan UMKM yaitu dengan memberikan peluang memperluas pasar kesektor pemerintah. Barang/jasa yang ditawarkan pada Digipay dapat dikenal lebih luas. Dengan Digipay vendor dari Kalimantan atau daerah manapun memiliki kesempatan untuk bertransaksi dengan satker di seluruh Indonesia.Harapannya, melalui sektor pemerintah,barang/jasa yang ditawarkan berpeluang untuk dikenal masyarakat secara lebih luas lagi.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Awalnya Digipay dikembangkan oleh pemerintah bersama Bank Mandiri, BRI dan BNI. Setiap bank ini membangun aplikasi tersendiri untuk memfasilitasi transaksi bagi nasabah masing masing. Artinya saat ini digipay belum bisa mengakomodasi transaksi antara satker dengan vendor yang memiliki rekening di bank yang berbeda. Kelak Digipay akan tergabung pada satu aplikasi yang dikembangkan penuh oleh Kementerian Keuangan. Dengan integrasi Digipay, fleksibilitas user tidak terbatas pada bank tertentu saja. Transaksi juga akan dapat dilakukan antar rekening pada bank yang berbeda. Data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa sampai dengan Oktober 2022 Digipay telah digunakan oleh8.353 satker pada 84 Kementerian/Lembaga dan menjaring 2.987 vendor. Tercatat telah dilakukan sebanyak 25.689 transaksi dengan nilai 50,37 miliar rupiah. Fleksibilitas rekening dan transaksi dari integrasi Digipay diharapkan akanmengakselerasi pertumbuhan Digipay.

KKP dan Digipay yang didukung dengan CMS merupakan ekosistem ekonomi digital yang dibangun pemerintah. Targetnya adalah tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian nasional. Ekosistem yang telah dibangun tentu tidak akan tumbuh optimal tanpa keterlibatan seluruh anggotanya. Peran seluruh satker sangat diharapkan untuk terlibat dalam pertumbuhan ekosistem ini dengan merangkul sebanyak-banyaknya masyarakat pelaku usaha. Harapannya belanja pemerintah dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui keuangan yang inklusif. (*)

 

Penulis adalah Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait