Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Apresiasi Bakesbangpol Kota Bima Terhadap Masalah Waria

Oleh : Munir Husen

( Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima)

Apresiasi Kepala Bakesbangpol Kota Bima Dr. Muhammad Hasim cepat merespon laporan pengaduan masyarakat terhadap lomba busana komunitas waria. Adanya protes masyarakat terhadap aktifitas lomba busana waria menjadi atensi Bakesbangpol Kota Bima mewujudkan Kota Bima yang aman dan kondusif. Dalam rangka untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Di tengah maraknya presur dan sorotan publik terhadap stigma lomba busana komunitas waria di Cafe Falcao Kota Bima, menarik dikaji agar permasalahan waria memerlukan solusi kongkrit. Tulisan ini tidak dalam kapasitas pro atau kontra terhadap keberadaan waria, namun lebih kepada upaya kongkrit dan political wiil pemerintah daerah didalam penyelesaian masalah waria. Sehingga Kota Bima bebas dari zona dekradasi waria.

Kehadiran waria ditengah masyarakat menjadi fenomena gunung es yang memerlukan solusi kongkrit. Waria adalah laki-laki yang menunjukan sikap dan perilaku didalam diri yang mengarah pada sisi perempuan ( Stevanus Colonne:2005). Waria dicap sebagai insan tidak normal, memiliki kelainan dan penyimpangan diri yang lebih cendrung kepada sifat perempuan.

Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bima terhadap permasalahan yang terjadi pada komunitas waria, baik saat ini maupun masa yang akan datang agar Kota Bima tidak gaduh, stabilitas politik terjaga, semuanya tergantung sungguh pada political wiil Pemerintah Daerah Kota Bima.

Dengan demikian menjadi PR bagi pemerintah daerah sebagai Umara dan ulama yang akan membimbing komunitas waria sesuai dengan syariat islam agar waria bisa kembali menjadi laki-laki normal. Memang tugas ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan proses yang tidak mudah.

Jika problematika waria tidak ada solusi kongkrit yang ditawarkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk menjawab kebuntuan, maka jangan pernah bermimpi persoalan gunung es waria akan terselesaikan. Polical will pemerintah daerah adalah keniscayaan, tidak sekedar memberikan pernyataan keras agar Cafenya ditutup. Diatas gunungpun bisa saja terjadi aksi wara wiri konteks perlombaan busana komunitas waria.

Saat ini kehidupan komunitas waria terletak pada zona gray area yang samar dan abu-abu, memerlukan solusi dan kepastian agar mereka dapat kembali pada fitrahnya. Tentu saja solusi terbaik bagi komunitas waria tidaklah cukup dengan mengutuk, mengisolir dari zona aman, melainkan ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dan ulama untuk menjawab permasalahan komunitas waria di Kota Bima khususnya.

Hal ini didalam pengamatan penulis pasca lomba busana komunitas waria, belum ada tawaran solusinya seperti apa agar kegiatan konteks busa waria tidak terulang lagi. Hal ini yang menjadi urgent bagi pemerintah daerah. Penutupan Cafe akibat lomba busana waria bukanlah solusi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima.

Salah satu upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima dengan menerapkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketertiban masyarakat yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2015, dan diundangkan 19 Juni 2015 berlaku sampai saat ini. Hal ini tidak saja pada komunitas Waria, melainkan pada semua aktivitas masyarakat yang diduga melanggar ketertiban umum termasuk Cafe, PKL dan sebagainya.

Hanya saja dalam konteks ini sangatlah tidak efektif jika diterapkan Perda No. 7 Tahun 2015 terhadap komunitas waria, Karena efektifitas sebuah peraturan perundang-undanagn dapat diukur dengan lima kriteria yaitu : pertama, faktor hukumnya, kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun meneraapkan hukum, ketiga, faktor sarana dan prasarana. keempat, faktor masyarakat dan kelima, faktor budaya.

Sebenarnya persoalan waria ini bukan hal baru, hanya saja tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bima, hanya dianggap persoalan spele, klise dan sebagainya. Dan disaat masyarakat memprotes lomba busana waria tidak terdengar pernyataan wakil rakyat, naif rasanya jika DPRD sebagai wakil rakyat tidak memberikan kontribusi pada persoalan lomba busana komnktas waria.

Ditengah hinggar binggarnya persoalan komunitas waria, semua pihak menempatkan posisi komunitas waria pada posisi yang salah. Hal ini tidaklah berlebihan, apalagi jika dilihat dalam padangan hukum syariat Islam sudah jelas dilarang, tidak ada kompromi bagi komunitas waria khususnya Bima sebagai serambi Mekkah dibagian Timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan NTT.

Pertanyaannya apakah kita membiarkan komunitas waria dengan pola yang ada ataukah Umara bersama Ulama mencari solusi bagaimana melakukan konseling dan binaan terhadap komunutas waria di Kota Bima. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan karena memang itu adalah janji Allah setiap ada masalah pasti ada jawabannya.

Ada dua solusi yang  bisa ditawarkan pada komunitas waria yaitu dengan pendekatan religusitas dan pendekatan perundang-undangan. Jika kedua pendekatan tersebut bisa dimplementasikan oleh Umara dan Ulama, maka akan terbit sang surya diufuk timur dengan pesan “Fastabiqul khairat.

Wallahu A’lam

Anggota DPRD Kota Bima Priode 2004-2009.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen Dosen Universitas Muhammadiyah Bima   Pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin awalnya inisiatif mantan Bupati Bima Drs. H. Zainul Arifin (Abu...

Opini

Oleh : Munir Caleg PKS Dapil III Asakota   Kunjungan Pj. Walikota Bima dengan pejabat OPD 15 Januari 2024 di Istana Wapres diterima oleh...

Opini

Oleh : Munir (Caleg PKS Dapil III Asakota) Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil presiden dan DPRD...

Opini

Oleh : Munir Caleg PKS Dapil III Asakota Kelurahan Melayu Kec. Asakota luas wilayahnya 102,03 Ha/M2 jumlah penduduk 5.700 jiwa, tersebar di 15 RT...

Opini

Oleh : Munir Caleg PKS Dapil III Asakota   Pemimpin dan rakyat bagaikan dua sisi matauang, sulit dipisahkan satu dengan lainnya.Tidak ada pemimpin tanpa...