Diraktur Lingkar Pinggir, Khairudin Parewa
Bima, Bimakini.- Belum lama ini, Kepala Desa demo menuntut perpanjangan masa jabatan di Jakarta. Hal itu pun mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.
Menyusul, Perangkat Desa, termasuk di Kabupaten Bima menuntut kejelasan mengenai status kepegawaian mereka.
Kenyataan itu mendapat sorotan dari Direktur Lingkar Pinggir, Khairuddin Parewa. Dia melihat ada fenomena saling terkait antara tuntutan kepala desa memperpanjang jabatan, perangkat desa menuntut status dan DPRD juga yang akan menyampaikan tuntutan tersendri.
Seharusnya semua pihak, kata Parews, baik kepala desa dan perangkat desa harus lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya sibuk dengan urusan sendiri.
Parewa melihat dari hal tersebut, konteksnya tidak lepas dari Pemilu. Dimana energi rakyat hendak dialihkan dari isu-isu politik nasional. Dimana lembaga-lembaga politik membangun posisi tawar. “Jadi orang menegosiasikan kepentingan itu pada konteks Pemilu. Memang secara politik menegosiasikan kepentingan dalam konteks Pemilu cenderung diakomodir, karena ini soal relasi kepentingan,” ujarnya.
Namun satu hal yang dilupakan, kata dia, suasana kebatinan publik. Mereka seolah mengeyampingkan soal kepentingan masyarakat. “Justru secara normatif yang menuntut hak atas persoalan itu adalah rakyat dan para kepala desa dan kaur lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Jika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, maka apa yang menjadi tuntutan kepala desa dan kaur, tidak mendapat dukungan masyarakat. “Ini sama halnya dengan mengkhianati proses demokrasi dan justru ditertawakan,” terangnya. IAN
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
