Bupati Bima, saat pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dr. Ir. H. Moch. Basuki Hadimoeljono, M.Sc.
Bima, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah bersama kepala daerah se NTB menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dr. Ir. H. Moch. Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, Senin (15/5/2023). Pertemuan di ruang kerja Menteri PUPR membahas .
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, saat pertemuan itu berharap Kementerian PUPR memberikan dukungan tambahan fiskal atau pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui anggaran pemerintah pusat baik melalui skema DAK maupun Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 dan tahun 2024.
Bupati yang didampingi Kadis PUPR Suwandi, ST, MT, Kabid Bina Marga M. Farid Wajdi ST dan Kabid Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Hasanudin ST memaparkan, sejalan dengan arah kebijakan di bidang Bina Marga, untuk meningkatkan kemantapan jalan pada kawasan cepat tumbuh, dari total 831,6 Km, sepanjang 450,35 KM (54,15%) termasuk kondisi mantap (baik dan sedang), sedangkan sisanya 381,26 km (45,85 persen) dalam kondisi tidak mantap.
“Untuk ini, kami mengusulkan peningkatan Infrastruktur tersebut melalui DAK Tahun 2024 dan Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebanyak 23 ruas jalan kabupaten dengan total panjang 171,49 km dapat ditangani,” paparnya.
Bupati Bima mengusulkan penanganan Jalan provinsi yang ditujukan untuk mendorong percepatan penanganan kawasan Waworada dan kawasan pariwisata LA SAKOSA di Kecamatan Sape dan Lambu.
Demikian halnya untuk penanganan jalan nasional, Bupati mengusulkan percepatan penanganan kawasan Teluk Bima dan kawasan Pusat pemerintahan ibukota Kabupaten Bima di Woha melalui pembangunan jembatan Lewamori.
Bupati juga mengusulkan penguatan kawasan sentra produksi pangan dengan membuka kawasan Sentral pangan dan membangun embung pada kawasan pertanian terintegrasi juga peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi dan sarana pendukung seluas 1.548 ha dan penanganan daerah aliran sungai akibat banjir sepanjang 10 km.
Di bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan peningkatan akses Perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau melalui pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dapat dipenuhi. IAN
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
