Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Pemkot Bima Perkuat Koordinasi dengan BNPB RI untuk Penanggulangan Bencana

Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum saat audiensi di BNPB RI, Selasa.

Kota Bima, Bimakini.- Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, audiensi bersama Kedeputian Penanganan Darurat serta Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Tujuannya membangun sinergi yang kuat dalam upaya penanganan, antisipasi, serta mitigasi ancaman bencana banjir di Kota Bima.

Dalam pertemuan tersebut, Rum menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk bekerja sama secara erat dengan BNPB guna meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi potensi bencana banjir.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan secara efektif.

Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan, respons, dan rehabilitasi pasca-bencana. Bersama-sama dengan BNPB, merancang langkah-langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur, sistem peringatan dini, dan koordinasi antar lembaga guna meminimalkan dampak bencana banjir di wilayah Kota Bima. Kota Bima sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi.

Selain itu, Rum juga menyampaikan aspek logistik dan peralatan yang diperlukan dalam situasi darurat. Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB turut memberikan masukan serta komitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan optimal.

Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan Kota Bima dapat membangun ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman banjir, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Rum,  sendiri pernah menjabat  Ketua Satgas Penanganan Bencana Banjir Kota Bima 2016 ketika menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi NTB. Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan krusial tersebut terungkap beberapa informasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB RI. Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB umumnya mencakup Rencana Kontinjensi Bencana (RKB) yaitu Dokumen strategis yang merinci skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk penanganan, mitigasi dan pemulihan.

Selanjutnya dokumen laporan evaluasi dampak bencana terkini berupa analisis dampak bencana terbaru beserta kerugian yang diakibatkannya. Dokumen ini membantu memahami kebutuhan anggaran yang spesifik.

Lebih jauh Rum mengungkapkan bahwa dokumen profil risiko bencana daerah yang menyajikan informasi terkait potensi risiko bencana di daerah tersebut, melibatkan analisis kerentanan dan kapasitas juga sangat diperlukan untuk mendapatkan pemetaan awal dalam menangani potensi bencana.

Arahan dari Direktur Kedeputian Penanggulangan Darurat dan Direktur Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB, Pemerintah Kota Bima harus segera memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana (RPBRB) guna menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

Pj. Wali Kota Bima mengungkapkan bahwa dokumen pendukung teknis dan kelembagaan yang menjelaskan struktur organisasi, kemampuan teknis, dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebencanaan juga merupakan hal yang patut dipersiapkan Pemerintah Kota Bima.

Rum menjelaskan bahwa satu lagi dokumen yg diperlukan adalah Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Wali Kota sebagai dasar penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan yang lebih penting lagi adalah dokumem back-up administrasi penggunaan dana tersebut yang sekiranya pada tahun-tahun sebelumnya belum dilengkapi, agar segera dipenuhi.

“Dengan demikian Dana Siap Pakai kebencanaan dapat langsung digunakan untuk respons cepat dalam situasi darurat. Dana ini memungkinkan penyedia bantuan dan lembaga kemanusiaan untuk segera menyediakan bantuan pangan, perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada korban bencana tanpa menunggu proses pengumpulan dana yang panjang”, tegas H. Mohammad Rum.

“Dengan menyusun dokumen-dokumen ini, diharapkan Kota Bima dapat memberikan gambaran komprehensif kepada BNPB tentang kondisi dan potensi kebencanaan, upaya yang telah dilakukan, dan alasan mengapa alokasi anggaran dan kolaborasi dari BNPB diperlukan untuk memperkuat kapasitas tanggap bencana daerah”, pungkasnya. (*)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.-  612 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, menerima SK, Selasa 2 April 2024. Mereka juga dilantik dan diambil sumpahnya...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota Bima menyerahkan bantuan mobil sampah sebagai bagian dari upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kota Bima, Kamis (15/2/2024). Dua kendaraan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengantisipasi potensi luapan banjir di DAS Padolo, Senin 12...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pj Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, mengajak seluruh ASN untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota Bima menerima Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia...