Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemilu Serentak 2024

Cegah Pelanggaran, Panwaslu Dompu Ingatkan Peserta Pemilu Agar Kantongi STTP Saat Kampanye

Ketua Panwaslu Kecamatan Dompu, Muhammad Azwar saat Rakor Fasilitasi dan Pelatihan Saksi Partai Politik Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Dompu, kemarin.

Dompu, Bimakini – Tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 sudah dimulai pada 28 November tahun 2023 kemarin. Untuk mencegah munculnya dugaan pelanggaran, Ketua Panwaslu Kecamatan Dompu, Muhammad Azwar., mengingatkan peserta pemilu dan pelaksana kampanye diwilayah kerjanya agar sebelum melakukan kampanye mengantongi ijin atau STTP dari Kepolisian Resor Polres Dompu.

Katanya, penegasan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum. Untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye tersebut, peserta pemilu dan atau pelaksana kampanye harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya.

“Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu,” terangnya.

Sementara pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh pengurus partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, juru kampanye yang ditunjuk oleh peserta pemilu, orang seorang yang ditunjuk peserta pemilu, organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

“Partai politik peserta pemilu harus mendaftarkan pelaksana kampanye Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannnya. Saat melaksanakan kampanye harus mendapatkan ijin atau STTP dari Kepolisian, jika tidak kegiatannya dapat dihentikan oleh pengawas sebagai upaya pencegahan,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskanya bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring.

Selain itu dengan rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia kembali menegaskan bahwa pelaksanaan kampanye dengan metode tersebut, petugas kampanye harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan tersebut disampaikan juga salinannya kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya.

“Pemberitahuan dimaksud mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye Pemilu. Jumlah peserta yang diundang, nama pembicara, tema materi kampanye Pemilu, dan penanggung jawab,” urainya. AZW

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini. – Selama tahapan kampanye Pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Dompu menemukan banyak pelanggaran adminitrasi yang dilakukan peserta Pemilu dilapangan. Terutama peserta...

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini. – Ketua Panwaslu Kecamatan Dompu mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dompu dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan setempat agar membentuk...

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini. – Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 dimulai pada 28 November ini. Untuk itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Dompu kembali mengingatkan...

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini. – Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Dompu, beserta Kepala Sekretariat mematangkan kesiapannya dalam mengawasi tahapan kampanye Pemilu serentak tahun 2024 bersama Pengawas...

Pemilu Serentak 2024

Dompu, Bimakini. – Jelang tahapan kampanye Pemilu yang dijadwalkan mulai pada 28 November tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Dompu menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Ketua...