Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Nasib 32 Bidan yang Lulus PPPK Belum Jelas, Bupati Dompu Diminta Tanggung Jawab

Sejumlah bidan yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 dan aktivis di Kabupaten Dompu.

Dompu, Bimakini. – Bupati Kabupaten Dompu didesak agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) terhadap 32 orang Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu tahun anggaran 2023 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan Ketua HMI Cabang Dompu, Yusuf kepada media ini, Jum’at (22/03/2024). Katanya, kelulusan 32 bidan pendidik tersebut telah resmi diumumkan oleh Kepala BKN pada (15/12/2023) lalu. Hingga saat ini, SK penetapan mereka sebagai PPPK dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu belum ada kejelasan.

“Padahal Pemerintah Kabupaten/Kota didaerah lainnya sudah terbitkan SK PPPK bagi bidan maupun tenaga kesehatan, Kabupaten Dompu belum jelas kabarnya. Oleh karenanya, kami minta Bupati agar bertanggungjawab atas nasib para bidan ini,” tegasnya.

Ditegaskannya bahwa pemerintah Kabupaten Dompu memang harus bertanggung jawab atas nasib 32 orang bidan yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tersebut. Sebab mereka mengikuti seleksi itu berdasarkan Pemunguman Nomor : 810/376/BKDdanPSDM/2023 tentang seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Dompu, H Kader Jaelani pada 19 September 2023 lalu.

“Semua persyaratan, termasuk pengisian DRH NI PPPK telah dilengkapi. Bukan informasi soal waktu penerbitan SK yang didapat, malah ada isu bahwa kelulusan 32 bidan ini akan dibatalkan kembali. Intinya, Bupati harus bertanggungjawab,” tegasnya berulang-ulang.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan PP., menyampaikan progres proses penerbitan NI PPPK pertanggal 14 Maret 2024 oleh BKN. Katanya, masalah penerbitan NI PPPK merupakan ranahnya BKN. Tidak dalam kendali dan intervensi Pemerintah Daerah.

“Pastinya BKN akan bekerja sesuai SOPnya. Bersabar saja. NI PPPK pasti terbit, kalau pengalaman 3 tahun lalu, bulan April atau Mei terbit SKnya,” ucapnya.

Menanggapi adanya isu yang berkembang bahwa kelulusan 32 tenaga kesehatan itu akan dibatalkan kembali. Sekda Dompu mengaku bahwa hingga saat ini, belum ada surat resminya, dan hal tersebut baru sebatas isu.

“Mudah-mudahan ada kebijakan dan putusan terbaik bagi adik-adik bidan D4 pendidik itu. Karena mereka sudah punya Surat Tanda Registrasi Bidan (STR) yang merupakan pengakuan resmi untuk pelayanan sebagai bidan untuk melakukan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan sebagainya,” jelasnya. AZW

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Bupati Kabupaten Dompu, H. Kader Jaelani (AKJ) resmi melantik eks Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu Firman, S.Pd., sebagai Kepala...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 65 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2023 tingkat Kabupaten Dompu yang dilaksanakan di...

Opini

Oleh Firmansyah, S.Psi., M.MKes Remaja adalah kelompok usia yang sering menarik perhatian banyak pihak untuk mendiskusikannya. Sering bermasalah di banyak aktivitasnya membuat orang tua...

Opini

Oleh Firmansyah, S.Psi., M.MKes Orang tua adalah sosok penting dibalik eksistensi buah hatinya. Berdasarkan teori psikologi tabularasa dengan tokoh utamanya John Locke, memandang anak...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, Hj Iris Juwita Kastianti, SKM.M.MKes., mendorong agar masyarakat dapat mewujudkan keluarga...