dok.penasumatera.com
REAKSI Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima mengenai uji kompetensi yang telah diikuti 35 pejabat eselon II menarik dicermati bersama. Melalui M Natsir, legislatif meminta agar hasil ujian ini menjadi bahan referensi atau acuan dalam pengambilan kebijakan saat pengangkatan atau penempatan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ya, Organisasi Perangkat Daerah telah rampung dan tinggal mengisi skuad pejabat. Permintaan itu memang normatif, juga sebagai bagian dari pengawasan.
Semangat suara legislator itu sama dengan ekspektasi publik. Idem dito. Alur semangat itu dapat dibaca dalam konteks bagaimana menyelaraskan hasil ujian itu dengan skuad yang dipilih saat gerbong mutasi disiapkan. Maksudnya, jangan sampai prosesi yang membutuhkan tenaga, pikiran, dan dana itu hanya gelaran simbolitas yang tidak mendapatkan tempat dalam kebijakan. Mereka yang bertengger di barisan kepala hingga dada, malah tergusur oleh mereka yang berposisi pada perut hingga tumit. Hanya karena alasan nonteknis. Jangan sampai terjadi…
Suara legislator itu, kemungkinan juga berbasiskan peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Bukankah kita punya koleksi kasus guru Nurul Mubin yang merangsek masuk dan ‘menyelonong’ menjadi Kepala Sekolah tanpa melewati (lulus) tahapan tes calon Kasek? Meski ada protes dari sejumlah pihak dan legislator, namun suara-suara itu hanya tinggal dengungannya saja. Nah, kasus seperti itu dikuatirkan akan berulang dan menjadi semacam yurisprudensi bagi kesempatan jabatan lainnya, disesuaikan dengan selera pemilik kebijakan. Sekali lagi, jangan sampai terjadi…
Ya, asumsi publik soal ujian, seleksi, atau jenis pemeringkatan lainnya hanya sekadar seremonial saja kerap muncul ke permukaan. Kita berharap melalui kepemimpinan Dinda-Dahlan, ada suasana baru yang mengedepankan kompetensi sebagai basis penunjukkan. Apalagi kesempatan itu merupakan yang perdana dan tentu saja akan menjadi sudut perhatian kolektif. Subjektivitas di dalamnya, terutama jika ada yang mengambilnya sebagai pijakan, hanya akan berjudi dengan bara semangat mewujudkan Bima RAMAH.
Harapan Komisi IV itu selayaknya mendapatkan jaminan penuh, karena akan mewarnai perjalanan birokrasi ke depan. Skuad pilihan nanti diharapkan mampu menerjemahkan visi-misi Kepala Daerah, itu hanya mampu dilakukan oleh mereka yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Berbasis kompetensi, bukan pendekatan pribadi…(*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
