Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Soal Harga Gabah Anjlok, HMI Pertanyakan Solusi Kongkrit dari Bupati AKJ – SYAH

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Dompu, Nadia Lestari.

Dompu, Bimakini. – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu mempertanyakan solusi kongkrit yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan (AKJ – SYAH) atas anjloknya harga gabah yang dirasakan petani saat ini.

Hal itu dipertanyakan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Dompu, Nadia Lestari., kepada media ini, Kamis (17/03/2022).

Dia menyampaikan bahwa, problem anjloknya harga gabah harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab, petani padi merupakan bagian dari program unggulan pemerintahan AKJ – SYAH yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, dan telah disahkan dalam Perda nomor 2 tahun 2021.

“Jangan mimpi akan dapat mewujudkan Dompu Mashur kalau harga gabah tidak mampu distabilkan, karena dalam program Jarapasaka itu ada padi yang saat ini harganya anjlok,” terangnya.

Diterangkannya bahwa, persoalan anjloknya harga gabah yang dialami petani bukan hanya terjadi tahun ini, melainkan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Mestinya masalah ini (harga gabah anjlok) dan solusi-solusi kongkritnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh Pemerintah Daerah sebelum petani panen raya. Sehingga ketika terjadi masalah, tinggal dieksekusi,” urainya.

Untuk itu, dia kembali mendorong pemerintahan daerah, DPRD, maupun Perum Bulog Bima – Dompu agar sama-sama melindungi petani yang saat ini diancam dan dihantui dengan anjloknya harga gabah.

“Intinya, petani harus diselamatkan,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Dompu, Kader Jaelani (AKJ) bersama Ketua DPRD Dompu, Ketua-ketua Komisi, Pinca Perum Bulog Bima – Dompu melakukan rapat tingkat tinggi tentang penanganan anjloknya harga gabah.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Hasilnya, Bulog akan menyerap gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kemudian, pemerintah daerah memberikan kebebasan kepada pengusaha diluar daerah untuk menyerap gabah dan beras dengan harga yang diinginkan petani, melakukan operasi pasar, dan pemerintah bersurat ke Badan Ketahanan Pangan. AZW

Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Pemindahan tempat penahanan dari rumah tahanan Polres Dompu ke rumah tahanan Polda NTB terhadap 5 (lima) aktivis HMI yang melakukan pengerusakan...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Aktivis HMI dan KAHMI Kabupaten Dompu akan melakukan aksi unjuk rasa setiap hari selama 1 (satu) bulan penuh. Hal itu sesuai...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Sebanyak 5 (lima) aktivis HMI Cabang Dompu yang ditetapkan tersangka tindak pidana pengerusakan terhadap pegangan pintu gerbang Pandopo Bupati Dompu pada...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali – Nusa Tenggara Barat., Rahmat Jayadi Pratama meminta Kapolda NTB agar...

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu mengecam tindakan represif yang diduga dilakukan oknum anggota Kepolisian Polres Dompu terhadap pendemo dari...