Kota Bima, Bimakini.com.-Sejumlah koperasi dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bima ternyata memiliki persoalan khusus dalam mengakses anggaran bergulir bantuan. Umumnya, koperasi dihadapkan kendala administrasi, sehingga sulit mendapatkan suntikan modal. Trrmasuk dari Lembaga Penyedia Dana Bergulir (LPDB).
Kenyataan itu diakui oleh Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Abdul Haris, SE.
Dia mencontohkan, pada tahun 2012 Diskoperindag Kota Bima mengajukan permohonan dana bergulir untuk lima koperasi. Namun, setelah melalui proses verifikasi dan pengecekan lapangan, ternyata yang memenuhi syarat hanya satu lembaga koperasi.
“Sudah sering kita ajukan, seperti tahun 2012 ada lima koperasi tapi yang dapat hanya satu. Kendala kita dipersyaratan (administrasi) misalnya pembukuan, bukan tidak mau dimanfaatkan, tapi persoalan administrasi,” katanya di SMKN 3, Kamis.
Diungkapkannya berdasarkan hasil pengecekan oleh Diskoperindag, umumnya koperasi dan IKM di Kota Bima tidak memiliki sistem administrasi yang rapi. Mulai dari buku kas hingga laporan lain. Hal itu menyebabkan penyedia dana bergulir ragu memberikan suntikan modal. “Kita tahu sendiri LPDB itu sistemnya kayak bank, mereka yang turun verifikasi sendiri. Tapi, setelah pengecekan mereka rata-rata banyak yang tidak memenuhi syarat. Itulah kendala kita di Kota Bima,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun menerapkan sistem seperti bank, sebenarnya keberadaan LPDB sangat bermanfaat bagi IKM, seandainya saja bantuan itu bisa diakses setelah pelaku usaha melengkapi sistem administrasi usaha. “Salahsatu keuntungannya modalnya tentu lebih rendah dari bank dan memang PPDB itu merupakan lembaga yang disiapkan pemerintah, karena jalurnya sharing dari pemerintah,” katanya. (BE.17)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
