Foto Nas: Pembangunan talud di Dusun Ta’a Maria Utara.
Bima, Bimakini.- Kepala Desa Maria Utara, Syamsudin dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maria Utara, Edy Irfan, Rabu (26/10), bersitegang. Mereka ‘beradu mulut’ saat menyaksikan pembangunan talud sepanjang 100 meter lebih di Dusun Taa desa setempat. Ada apa ya?
Program pembangunan talud senilai Rp120 juta itu dilaksanakan oleh panitia dan Kades sebagai penanggungjawab utama. Saat itu, Sekretaris BPD di depan warga meminta gambar dan RAB kepada Kades, Syamsudin. Namun, langsung menolak permintaan itu. Akibatnya, adu mulut dengan tensi tinggi disaksikan oleh masyarakat.
Kata Edy Irfan, apa sulitnya Kades menunjukkan gambar dan RAB program itu. Apalagi, saat ini keterbukaan publik menuntut transparansi kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran. Bahkan, sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembangunan, BPD telah mengirimkan surat kepada Kades tembusan Bupati Bima, BPMD, Inspektorat, dan Camat Wawo.
“Namun, hingga kini belum diindahkan oleh Kadews. Wajar kita menuntut. Apalagi, memang sala satu tugas kita untuk mengawasi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,” ujarnya di Wawo, Rabu.
Bagaimana reaksi Kades Maria Utara, Syamsudin? Dia mengaku tidak keberatan dimintai gambar dan RAB, tetapi hanya diperlihatkan di kantor desa. Sebab jangan sampai RAB dan gambar itu disalahgunakan.
Apalagi, belum lama ini seluruh Kades saat pembekalan di Mataram, di depan Menteri yang menanyakan hal yang sama. “Apa yang saya lakukan seperti yang disarankan pejabat yang membina aparatur desa,” katanya di kantor Desa Maria Utara, Rabu.
Namun, setelah berkonsultasi dengan Camat, disarankan agar diberikan kepada BPD. Namun, bukan memaksakan diserahkan di lokasi pembangunan sedang dikerjakan. BPD wajib mengontrol pembangunan karena merupakan mitra kerja aparat desa. Bahkan, mereka bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan anggaran, volume, dan lainnya.
Tidak itu saja, katanya, saat kegiatan itu dilakukan, mengingatkan agar jumlah tukang dan kuli dihitung agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Ingin semua jadi tukang batu, padahal mereka diupah sesuai keahliannya, sedangkan volume pekerjaan hanya sedikit. Program ini untuk masyarakat dan jelas pertanggungjawabannya,” katanya.
Tahun ini, terangnya, ada lima program dengan anggar Rp60-an juta hingga Rp100 juta lebih. Gambar dan RAB-nya baru sebagian, tetapi disarankan dikerjakan terlebih dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa itu dilakukan? Katanya, karena dana untuk program pembangunan desa agak terlambat terealisasi. Program tahun ini harus diselesaikan sebelum akhir tahun ini. (BE23)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
