Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta tenaga pendamping desa di Provinsi NTB bersinergi melakukan pemutahiran data, terkait status sosial ekonomi dan demografi masyarakat NTB sebagai upaya membantu pemerintah mengentas kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Wagub pada kegiatan koordinasi program unggulan Pemprov NTB, sekaligus diskusi dengan Kadis PMPD Kabupaten/Kota se NTB melalui Zoom Meeting, Kamis (3/6/2021), di Pendopo Wagub.
“Pendamping desa harus ikut membantu pemerintah desa untuk memvalidasi data kemiskinan di pedesaan,” pesan Wagub.
Dijelaskan Wagub, pembenahan dan pemutahiran data di desa untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Sehingga masyarakat berkategori ekonomi cukup, yang terdaftar dalam penerima manfaat program kemiskinan bisa segera dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak dan sangat membutuhkan.
“Jangan sampai masyarakat yang mampu secara ekonomi memperoleh bantuan raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan lain-lain. Ini kan sangat disayangkan,” tegas Wagub.
Selain itu, sinergi dan kolaborasi serta komitmen pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam validasi data harus kuat. Apalagi verifikasi dan validasi ini harus dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Tidak kalah pentingnya, tegas Wagub, bahwa Dinas PMPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial juga harus duduk bersama untuk sama-sama mencocokan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT).
“Ayo saya tantang Dinas PMPD dan Dinas Sosial untuk memfinalkan dan mengupdate data ini,” kata Wagub.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran tenaga ahli dan pendamping desa serta Dinas PMPD Dukcapil kabupaten/kota untuk memvalidasi data kemiskinan di NTB.
“Termasuk koordinasi dengan Dinas Sosial, untuk menyatukan pemahaman dan data tentang masyarakat berkategori miskin ini,” jelasnya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
