Bima, Bimakini.com.-Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Bima, menemukan sejumlah masalah di lapangan ketika melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 2013. Sejumlah masalah itu disampaikan masing-masing komisi pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Bima, Sabtu (17/1).
Seperti di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Komisi IV menemukan dihampir 18 kecamatan, realisasi DAK bidang pendidikan menegah pertama, belum selesai dilaksanakan dan pengerjaannya belum memenuhi syarat standar. Demikian juga masalah realisasi pembayaran tunjangan 25 guru non PNS sampai kini belum dibayarkan selama sembilan bulan .
“Ini harus menjadi catatan penting dan untuk segera realisasikan agar tidak menjadi masalah,” ujar Ahmad Yani Umar, SEI, MPd.
Demikian juga, kata dia, untuk pendataan guru harus sesuai dengan fakta kebutuhan. Jangan ada permainan didalamnya, sehingga terjadi penumpukan jumlah guru pada satu sekolah. “Pada Dinas Kesehatan kami menemukan, belanja langsung maupun tidak langsung terutama masalah yang sekarang terus menghantui pemerintah yaitu masalah penanganan gizi kurang dan gizi buruk,” kata Yani.
Berdasarkan data yang diperoleh dewan dari Dikes sesuai bye name bye addres rupanya tidak valid. Jangan menyajikan data “basi” yang tujuannya hanya untuk memperbesar anggaran tanpa ada kejelasan pemanfaatannya.
Terkait dengan pembangunan fisik, kata dia, sama dengan beberapa dinas lain masih ada sejumlah proyek fisik yang hingga kini belum tuntas dikerjakan padahal itu dianggarkan tahun 2013. Termasuk pengadaan messin genset diperuntkan bagi puskesmas, seperti puskesmas Sanggar.
“Karena berdasarkan hasil monev dilakukan komisi IV pihak puskesmas sampai saat ini belum menerima barang dimaksud dan ini tentunya sangat mengganggu kinerja pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.
Masalah sarana kesehatan, kata dia, perlu diperbaharui sesuai kebutuhan pasien guna menunjang sarana BLUD. Terutama juga kaitan dengan kebersihan ruangan perawatan diperhatikan, termasuk kebersihan toilet.
“Untuk Dinas Sosial bermasalah pada realisasi program yang diperoleh pemda baik yang bersumber dari propinsi maupun pusat, diantarnya program KUBE dan PKH dan lainnya, diharapkan untuk selalu lakukan efaluasi lebih khusus besaran anggaran maupun pemanfaatannya,” terangnya.
Karena di lapangan diduga terjadi penyalahgunaan, termasuk praktik pungli. Begitupun pada Bagian Kesra, ditemukan masalah aplikasi Perda Jum’at khusus yang kurang optimal. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
