Connect with us

Ketik yang Anda cari

Opini

Bakal Calon Walikota Bima Masih Berada di Zona Persimpangan

Oleh : Munir Husen

(Dosen Universitas Muhammadiyh Bima)

Pilkada 2024 termasuk Kota Bima menjadi trending topic, momentum bagi demokrasi di tingkat lokal, partisipasi masyarakat menjadi indikator kesuksesan Pilkada. Dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi wajah politik nasional (Hidayat).

Indra J. Pilang, mengartikan demokrasi lokal sebagai kedaulatan rakyat di tingkat lokal liwat mekanisme Pemilu lokal dan Parpol lokal untuk mendudukkan wakil-wakilnya .

Pilkada serentak merupakan aganda nasional, agar terpilih Pemimpin yang demokratis dan kredibel. Pemimpin mendapat legitimasi rakyat, dengan prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Teroponglah Pilkada dengan akal sehat, hati jernih, tidak baper memilih pemimpin. Lihat figuritas bakal calon yang dipilih bagaimana visi, misi dan kebijakannya jika terpilih. Hal ini menentukan masa depan daerah lima tahun mendatang.

Pemimpin mencintai dan dicintai rakyat, pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat, pemimpin yang adil dan sejahtera, pemimpin berakhlak mulaia. Dan pemimpin yang memiliki kinerjanya tunggal hanya fokus melayani rakyat.

Pilkada tinggal menghitung bulan, publik saat ini lebih fokus pada dua hal yaitu berapa jumlah figur bakal calon Walikota Bima dan Partai politik mana yang dijadikan kendaraan untuk melegitimasi pertarungan di pilkada.

Partai politik merupakan instrumen dan miniatur demokrasi menyiapkan figur-figur calon kepala daerah untuk dipilih secara demokratis menghasilkan pemimpin berkualitas dan mensejahterakan masyarakat.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Partai memainkan peran yang sangat stategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi (Jimly Asshiddiqie).

Disinilah terlihat ada magnet politik tarik menarik kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, menjadi pembenaran dan terbukti bahwa tidak ada teman, tidak ada musuh dalam arena politik melainkan hanya satu yaitu kepentingan bersama.

Parpol pada dasarnya memiliki dua injab, dibangun atas dasar hubungan simbiosis kepentingan calon kepala daerah disatu sisi dan kepentingan Parpol disisi lain sebagai partai penggusung.

Syarat kontestasi Pilkada harus memilik kendaraan politik, gabungan parpol atau jalur indpenden. Disinilah tarik menarik kepentingan elit politik sulit dihindari. Untuk mendapatkan Parpol tidak mudah bagi elit politik, memerlukan perjuangan keras tanpa lelah.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Sebab fenomena persaingan antar elit politik bakal calon walikota, melahirkan gesekan diarsy demokrasi lokal menarik dikaji bagaimana sengitnya persaingan antar bakal calon Walikota Bima 2024.

Saat ini, semua bakal calon Walikota Bima posisinya masih berstatus jumlo siapa berpasangan dengan siapa, berapa pasang calon dan kendaraan politik mana yang siap sebagai penggusung semuanya masih abscuur.

Bakal calon Walikota Bima masih berada di zona persimpangan,  belum ada yang final apalagi kepastian. Di media digital beberapa bakal calon telah mendaftar dibeberapa Parpol. Walaupun di media sosisl sangat seru bahkan sudah menyebut figur dan kriteria masing-masing calon, tapi buktinya otentiknya mana ?.

Jika kendaraan politik sudah pasti dikontongi izin dan dibuat dalam bingkai hukum beruapa akta kesepakatan, sehingga pasangan bakal calon Walikota Bima akan meyatukan dua mazhab yang berbeda menjadi satu mazhab kandidat calon kepala daerah defenitif .

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Saat ini, semua bakal calon Walikota Bima penuh dengan kegamangan belum ada kepastian apakah bisa ikut atau tidak kontestasi pilkada. Sangat bergantung pada mahar partai politik menjadi syarat wajib di area politik praktis.

Mahar politik, transaksi dibawah tangan dilakukan dengan cara pemberian dana dalam jumlah tertentu kepada partai politik untuk menjadi kendaraan politik…. (https://pa-padang.go.id/mahar-politik).

Disinilah salah satu problematika yang memerlukan win-win solution semua bakal calon walikota, tidak ada yang gratis semua bernilai “fulus” tentu dengan berbagai pertimbangan dan dalil politik masing-masing-partai.

Allahul Musta’an

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Bagikan berita

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah figur mulai mengambil formulir dan mendaftarkan diri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bima, untuk Calon Wali Kota dan...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Universitas Muhammadiyah Bima) Teka teki mutasi dilingkup Pemerintah Kota Bima, terjawab sudah setelah Mendagri memberi rekomendasi izin mutasi kepada...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bima membuka pendaftaran penjaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima telah mengumumkan jadwal penyerahan syarat minimal dan persebaran dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari bahwa Calon Anggota Legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024, tidak harus mundur, akan mengubah dinamika...