Bima, Bimakini.com,-Pemerhati pendidikan, Rismunandar, S.Pd, menilai, berbagai dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang dilansir beberapa media beberapa waktu terakhir mencoreng citra dunia pendidikan.
Katanya, dugaan Pungli saat pengambilan rekomendasi untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS), pembuatan SPJ, dan tunjangan TK-PAUD, apapun alasannya kalau tidak ada dalam aturan tetap melanggar. Kebiasaan itu secara tidak langsung pejabat Dinas Dikpora mengajarkan kepada para Kepala Sekolah agar menjadi orang yang berbohong.
“Karena tidak mungkin mereka yang mengurus dan memberikan uang itu memakai uangnya sendiri, kalau bukan mengambil uang bantuan pada sekolahnya masing-masing,” katanya ditemui Bimeks di Mande, Jumat.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ini menilai, bisa saja Dinas dengan alasan membenahi SPJ sengaja memasukan hal-hal yang tidak substantif sehingga mereka melakukan pemunggutan sepeti itu kepada Kasek.
Dia menduga, besar kemungkinan pengalokasian anggaran BOS yang diurus Kasek tidak tepat sasaran sesuai dalam SPJ, karena pada awalnya mereka sudah diajarkan dinas dan ini akan berdampak sistemik.
Dia pun berharap kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Bima jangan hanya mengiyakan apa yang disampaikan pejabat Dinas Dikpora, tetapi harus mengambil langkah tegas agar segala praktik Pungli dapat diberantas agar tidak merambat luas. (BE.19)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
