Drs Dahlan M Nor, M.Pd
Bima, Bimakini.com.- Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M Noer, menjelaskan inflasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Sebab pencapaian inflasi yang rendah merupakan satu di antara prasyarat utama pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Hal itu dikatakannya usai rapat koordinasi nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas VII TPID) 2016 di Puri Agung Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Rakornas bertema menguatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk percepatan pertumbuhan infrastruktur. Rakor dihadiri 24 Kementerian/Lembaga Negara, 34 Gubernur, 425 Bupati/Wali Kota dan 45 Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Forum ini merupakan upaya untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan dan tantangan stablitas harga yang dihadapi daerah dan langsung dipimpin Presiden Joko Widodo dan didampingi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Mendagri, dan Menkeu.
Wabup mencatat, pada sesi pembahasan perkembangan terkini dan pengendalian inflasi di Provinsi NTB merilis hasil Rakornas, pada bulan Juli 2016, laju inflasi tercatat 1,07 persen. Angka ini relatif tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya pada angka 1,08 persen dan inflasi di NTB berada di atas nasional yang mencatatkan 0,69 persen.
Katanya, inflasi tahunan NTB mencapai angka 4,79 persen dengan mengacu pada Kota Mataram 4,42 persen dan Bima 6,26 persen. Inflasi bulan Juli 2016 didominasi komoditas transportasi dan bahan makanan, dan berdasarkan pantauan harga hingga pekan I Agustus 2016, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari gejolak harga pada komoditas hortikultura. “Seperti aneka cabai dan bawang merah yang termasuk kategori komoditas yang memiliki fluktuasi harga sangat tinggi,” katanya seperti dikutip Bagian Humas dan Protokol Setda, akhir pekan lalu.
Oleh karena itu, ujar Dahlan, untuk membawa daerah ke arah yang lebih maju, maka harus mampu mengendalikan inflasi. Solusi yang diperlukan bagi pengendalian inflasi di NTB dalam jangka pendek, antara lain pembenahan tataniaga terkait arus komoditas yang keluar-masuk daerah, membangun kerjasama antardaerah untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan adanya kajian pemenuhan kebutuhan teknologi untuk pertanian.
Dikatakannya, dukungan dari Pemerintah Pusat sangat penting dalam hal pembangunan infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan produktivitas pangan dan adanya fasilitasi kerjasama antardaerah dengan provinsi lain. “Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti hasil Rakornas ini dengan menggelar rapat TPID,” ujarnya. (BE32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
