FOTO HERMAN: Beginilah kondisi genangan air pada saluran di sekitar Teminal Tente yang menimbulkan bau busuk. Masyarakat menyebutnya sumber penyakit.
Bima, Bimakini.- Saluran air di sekitar Terminal Tente Kecamatan Woha dikeluhkan oleh warga setempat dan pengguna jalan. Kondisi saluran yang digali oleh Dinas Pekerjaan Umun Kabupaten Bima itu sudah kumuh. Hal itu karena hanya digaruk menggunakan alat berat setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima, beberapa waktu lalu.
Warga Desa Tente, Irman, mengeluhkan kondisi saluran air di sekitar wilayah Terminal Tente itu. Sejak digali hingga saat ini, tidak ada kelanjutannya. “Saluran itu kumuh, kalau musim hujan, bisa jadi itu sumber penyakit,” katanya di Woha, Rabu (05/10/2016).
Dia menyesalkan, kalau pengerukan itu supaya dinilai masyarakat bahwa pelantikan Bupati dan Wabup langsung beraksi melalui bukti nyata. Namun, yang terjadi setelah itu tidak diperhatikan.
Selain itu, katanya, jalan tepat depan terminal Tente sangat buruk. Jalan itu tidak mencerminkan poros jalan utama, apalagi sebagain besar anggota legislatif dan Wakil Bupati Bima melewati jalan itu.
“Wakil Bupati Bima dan anggota DPRD Dapil V Woha, Monta dan Parado, dan Dapil IV Belo dan Langgudu menutup mata, jalan dilintasi sendiri saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan aspirasi masyarakat,” sorotnya.
Hal senada disampaikan Luken, pengguna jalan. Dia menilai saluran ini akan menimbulkan penyakit saat hujan, karena saat ini saja mengeluarkan bau tidak sedap. Apalagi, ada hujan akan meluap ke rumah warga dan jalanan. “Ini sumber penyakit Pak, pemerintah seharusnya melanjutkan pekerjaan ini, jangan dibiarkan seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, katanya, jalan depan terminal sering terjadi kecelakaan, karena kondisinya jalan tidak lain seperti jalan gunung.
Dia menyesalkan sejumlah anggota legislatif melintasinya, tetapi persoalan ini terjadi bertahun-tahun. “Jalan yang rusak ini sudah terjadi beberapa tahun lalu,” akuinya.
Sekretaris Desa Tente, Didi, SE, mengatakan kalau saluran di sekeliling terminal Tente itu kewenangan Provinsi NTB, bukan desa, kalau dimasukam dalam ADD tidak akan cukup. “Itu milik provinsi, bukan desa,” katanya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
