ilustrasi
Bima, Bimakini.- Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) segera bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Republik Indonesia. Dalam bentuk baru itu, fungsi pemerintahan yang diemban meliputi sejumlah aspek.
Yakni pembinaan dan pengembangan profesi ASN, perlindungan hukum dan advokasi, rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Demikian poin penting amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku Penasehat Nasional KORPRI, yang dibacakan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri Selasa (29/11) pada HUT ke-45 KORPRI Tahun 2016 tingkat Kabupaten Bima di halaman kantor Pemkab Bima.
Bupati memaparkan Korps Profesi Pegawai ASN RI menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan- loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, Korps berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan mewujudkan Jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
Presiden juga menekankan agar KORPRI lebih fokus bekerja. Memfokuskan energi pada intisari pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. “Untuk itu setiap anggota KORPRI haruslah menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian dari solusi bangsa, dan bukannya bagian dari masalah bangsa,” katanya.
Dikatakannya, ketika berbicara g pemberantasan praktik korupsi dan pungli, berarti soal peningkatan kualitas pelayanan publik, tentang memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima, maka sesungguhnya anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan. Oleh karena itu, lanjut Bupati, agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global, maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi kerja.
“Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” harapnya.
Artinya teruslah berinovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat dan makin baik. Menghilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
