Kepala BPPPKB Provinsi NTB, Hj Baiq Eva Cahyaningsih saat menyampaikan materi.
Mataram, Bimakini.- Dari 10 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ada tiga kabupaten yang memiliki rekor tertinggi dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Daerah manakah itu?Kepala Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPPKB) NTB, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, MSi, menyebut Kabupaten Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Fakta di Dompu sungguh mengherankan. Hal itu jika dilihat dari jumlah penduduk di Dompu sangat sedikit bila dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya di NTB.
“Akan tetapi, kalau masalah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak justru kabupaten ini meraih rekor tertinggi,” sentilnya saat pembukaan Temu Daerah Puspa 2016 NTB di hotel Golden Palace Mataram, Rabu (09/11) siang.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, katanya, ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama peserta Temu Daerah Puspa 2016 dari Kabupaten Dompu. Dia berharap bisa memberikan inovasi baru untuk memberikan solusi terbaik agar angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terminimalisasi. “Bahkan tidak akan terjadi kemudian hari,” harapnya.
Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Dompu, Jaelani, yang dikonfirmasi mengatakan memang benar angka tindak Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) serta tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dompu sangat tinggi. Dikatakannya, berdasarkan data LPA Dompu, jumlah kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dompu tahun 2015 di atas 100 kasus. “Hingga Oktober 2016 sekitar 220 kasus,” sebutnya.
Menurutnya, tingginya angka tindak KDRT dan kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor dan faktor utama sebagai pemicunya. Yakni masalah ekonomi, faktor lingkungan, dan beberapa faktor lainnya. “Hal yang jelas kesenjangan ekonomi yang jadi faktor utamanya,” ungkap Jaelani.
Untuk menekan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurutnya, dibutuhkan sikap proaktif semua pihak. Mulai dari pihak pemerintah hingga partisipasi masyarakat untuk pencegahan. “Seperti melaksanakan sosialisasi dan kampanye antikekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
