Wabup Bima, H Dahlan, saat memimpin apel pengamanan konflik Risa-Dadibou, Senin (6/3/2017).
Bima, Bimakini.- Bentrok antarkelompok warga Desa Risa dan Desa Dadibou Kecamatan Woha Desa Kabupaten Bima kok semakin awet? Kondisi itu menguatirkan bagi harmonisasi sosial dan kepentingan daerah. Bagaimana sudut pandang akademisi melihatnya?
Ketua STKIP Taman Siswa Bim,a Dr Ibnu Khaldun, MSi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima serius menanganinya, karena upaya perdamaian dianggap tidak mempan, maka segera mencari akar persoalan dengan melibatkan akademisi dan pakar pendidikan berkaitan dengan konflik sosial.
Ibnu menjelaskan persoalan konflik berkepanjangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan aparat it maka Kepala Daerah harus lebih serius lagi mencari solusi konflik. Seperti mengundang tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk memetakan persoalan persoalan yang muncul. “Kalau dilihat karakter masyarakat dua desa ini, karena masyarakat petani, artinya lemah tingkat pendidikan, karena sumber persoalan diawali generasi muda,” jelasnya.
Menurut dia, dalam konflik ini tentu orang-orangnya dapat ditelusuri ataupun diketahui, melalui Forum Group Discussion dapat tergambar persoalan yang mengakibatkan bentrok berkepanjangan seperti ini. “Selama ini kan penanganan sebelum konflik sering dilakukan, namun langkah konkrit setelah konflik inilah yang belum dilakukan. Inilah yang harus kita dorong terhadap Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Selain FGD, Kepala Daerah juga harus menguatkan peran FKPD yang berhubungan dengan stabilitas pemerintahan. Bakesbangpolinmas harus bekerja untuk menyuplai data, baik persoalan maupun penanganannya. “Bahkan, mereka juga bisa melakukan kegiatan FGD,” sarannya.
Menurutnya, Pemkab Bima harus membuat regulasi yang mendorong Aparatur Sipil Negara yang tersebar pada berbagai desa untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka. Hal itu harus dilakukan, karena masyarakat melihat pemerintah-lah yang menjadi satu-satunya patron. Meskipun saat ini haru diakui terjadi krisis kepercayaan terhadap patron.
“Akibat hilang kepercayaan pada pemerintah, guru dan tokoh inilah sehingga masyarakat membangkang dan melawan,” ujarnya.
Selain itu, menyiapkan kelompok diskusi yang terarah, karena masyarakat dua desa ini kecil sehingga dapat diketahui persoalannya. Kalau persoalan ini berangkat dari kesenjangan masyarakat dan ekonomi, supaya Pemkab Bima bisa memberikan bantuan berupa modal usaha atau sejenisnya, sehingga ada kegiatan lain dari masyarakat.
“Setelah ada upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, kemudian mengundang tokoh untuk pemulihan kondisi masyarakat,” katanya.
Menurut dia, meski sudah ada perdamaian sebelumnya, karena benteok muncul lagi, maka tugas pemerintah harus terus mencari akar persoalannya. Kepala daerah belum mengetahui apa motif persoalan ini, siapa orangnya, dan apa dasarnya.
“Harus ditelusuri secara mendalam, bila perlu undang akademisi dari luar, pakar konflik sosial untuk menjadi mitra mencari akar persoalan,” paparnya.
Dikatakannya, akademisi dan pakar harus segera diundang, karena mereka memiliki kompetensi peningkatan keilmuan, karena ilmu akan memudahkan menyelesaikan persoalan.
“Tahapan penanganan persoalan harus seperti itu, karena belum ditemukan akan persoalan, akademisi dan pakar akan mudah memetakan melalui ilmu yang dimiliki,” pungkasnya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
