Bima, Bimakini.- Bangunan Dinas Dikpora Kabupaten Bima ditinjau oleh Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri didampingi Wakil Bupati Bima H Dahlan, usai upacara Hardiknas di Woha, Selasa. Kondisi kantor itu belum layak sesuai standar kantor modern, namun harus pindah karena desakan masyarakat.
Wakil Bupati Bima, H Dahlan, mengatakan berdasarkan tuntutan masyarakat, beberapa kantor atau SKPD harus dipindahkan, kalau bangunan ini tidak digunakan, maka makin lama semakin rusak kondisi fisiknya. Selain itu juga, bangunan instansi Pemerintah Kabupaten Bima di Kota Bima sudah banyak yang rusak karena terkena bencana banjir.
Namun, katanya, kalau berbicara ketidaklayakan, kantor ini belum layak berdasarkan standar kantor modern. “Mau bagaimana lagi, orangnya sudah siap pindah, meakipun plafon belum dipasang, nanti kalau dipasang plafon takutnya akan menghambat pelayanan,” jelasnya.
Kata dia, karena kondisi kantor harus diisi, maka Dinas Dikpora sudah resmi pindah, bahkan hari ini diresmikan pemindahannya. Karena kondisi kantor masih terbuka, semoga alat tulis kantor (ATK) bisa aman.
“Semua SKPD yang sudah pindah telah dilengkapi penjaga, namun kita upayakan tahun ini pagar SKPD akan selesai,” jelasnya.
Namun, untuk pemagaran secara keseluruhan kantor Pemkab Bima ini, tetap berupaya meminta bantuan Pemerintah Pusat. Melalui kerja keroyokan yang dilakukan Pemda, Kementerian PU pun berjanji akan memberikan bantuan penyelesaian pembangunannya kantor baru Pemkab Bima.
“Kami sudah dijanjikan oleh Kementerian PU memberikan bantuan sebesar 11 miliar untuk infrastruktur kantor Pemkab Bima, isyaratnya.
Dikatakannya, kalau hanya Rp15 miliar untuk APBD setiap tahun, tidak cukup waktu 5 sampai 10 tahun. Wabup berkomitmen akan menepati janjinya kepada masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Bima sering keluar daerah, tidak lain hanya untuk mencari anggaran di luar dari APBD Kabupaten Bima.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri membangun Kabupaten Bima, rencana pemindahan kantor bisa saja imposible, karena kantor induk saja belum selesai, pindah secara total kayaknya belum,” katanya.
Untuk pemindahan dilakukan secara bertahap, kantor yang masih kosong akan diisi. Namun, kanntor induk belum layak. “Kita lihat keadaan, kalau belum aman belum bisa dipindahkan, karena kendala anggaran, karena bangun kantor ini melalui APBD bukan anggaran lain,” katanya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
