Bima, Bimakini.- Sebanyak enam organisasi kaum muda bertemu pejabat Pemerintah Kabupaten Bima, Selasa (02/05). Pertemuan itu usai upacara Hardiknas di persiapan kantor Pemkab Bima, Kecamatan Woha. Mereka adalah Gempita Pasal 33 UUD 1945, LMND, FKM, HIKPE MB, PMDS, dan BEM REMA STKIP Taman Siswa. Saat itu massa menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap nasib buruh dan kesejahteraan rakyat.
Kehadiran mereka disambut oleh Wakil Bupati Bima, H Dahlan, Kapolres Bima, Kasdim 1608/Bima Sekda Bima, Asisten I, Kepala Bakesbangpol dan Disnakertrans.
Penyampaian aspirasi diawali Syahrul Amar. Dia menilai biaya upah buruh yang Rp500 ribu tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak heran angka kemiskinan di Kabupaten Bima bertambah. emerintah diminta menaikan biaya upah bagi buruh supaya masyarakat bisa sejahtera.
Selain itu, Syahrul menyinggung masalah lahan Oi Katupa yang sampai saat ini Pemkab Bima belum mampu menyelesaikannya. Aparat juga dinilai ‘menutup mata’ dalam tugas, karena para pelaku pembacokan tidak juga ditangkap.
“Kami minta Polisi tindak tegas pelaku pembacokan di PT Sanggar Agro, kami gelisah soal PT Sanggar Agro, agar persoalan konflik agraria dengan warga Oi Katupa segera diselesaikan,” harapnya.
Ketua LMND Kabupaten Bima, Syaiful, menilai saat ini pendidikan tidak merata, banyak anak kaum buruh tani belum mendapatkan pendidikan, karena tidak ada tanggung jawab pemerintah. “Kami meminta pihak terkait agar bisa meratakan biaya pendidikan,” katanya.
Pejabat Disbakertrans, H Mustafa, menanggapi aspiraso disampaikan massa. Katanya, masalah UMK adalah kewenangan Gubernur dengan upah buruh Rp1,6 juta per bulan.
“Kami tetap melaksanakan dan berusaha bersama sebagaimana tenaga kerja dan buruh agar dapat memberikan upah yang layak,” katanya.
Kata dia, Bupati Bima tidak dibenarkan membuat aturan Perda tentang UMK, karena yang memiliki kewenangan Gubernur, bukan kewenangan Bupati,” katanya.
Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan, menjelaskan PT Sanggar Agro sudah menyerahkan lahan seluah 300 hektare (Ha) kepada pemerintah, lalu menyerahkan lahan kepada masyarakat untuk dikelola. “Kami sudah memerhatikan kondisi masyarakat, bahkan masyarakat sudah menerima lahan diserahkan pemerintah,” ujarnya.
Diakuinya, di Kabupaten Bima masalah upah buruh belum merata, namun upah buruh bangunan di Bima malah tertinggi di Indonesia. Masalah buruh harian, pemerintah akan tetap memerhatikannya.
“Mutu pendidikan di Kabupaten Bima adalah terendah di NTB, saya mengajak mahasiswa agar sama- sama membangun dunia pendidikan, supaya sejajar dengan kabupaten dan kota di NTB,” ujarnya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
