Kabag Humaspro Setda, Armin Farid
Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyilakan agar melaporkan ke jalur hukum kalau ada masyarakat yang menemukan pelanggaran atau penyimpangan saat tes penjaringan perangkat desa, Senin (15/05) lalu. Namun, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri berkeyakinan tes dilakukan secara transparan dan independen. Sebelumnya menggandeng akademisi dalam pembuatan soal.
Bupati Bima melalui Kapala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Amrin Farid, SSos, mengatakan berdasarkan keinginan pemerintah tes dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk umum, untuk menghindari kekuatiran masyarakat dipilih menggandeng Perguruan Tinggi untuk membuat soal.
“Keinginan ini menunjukan bahwa Pemkab transparan dan tidak ada campur tangan pemerintah,” katanya di kantor Pemkab Bima, Selasa.
Diakuinya, setiap tes seleksi apapun yang dilaksakana oleh Pemerintah Daerah, selalu muncul riak-riak dan ada sarat kepentingan pihak lain. Dalam hal tes penjaringan perangkat desa, Pemkab Bima berkeyakinan suah independen dan transparan.
“Tim pembuat soal yang dibentuk tidak ada yang mengetahui jenis soal seperti apa yang dibuat. Sebab mereka ditugaskan untuk saling membuat dengan jumlah nomor telah ditentukan,” kata dia.
Namun, dia tidak menduga, di lapangan terjadi temuan beberapa orang menyatakan ada kejanggakan dan kecurangan proses pelaksanaan. Dia menyarankan kalau ada temuan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti kuat, disilakan dilaporkan ke Kepolisian.
“Kita sudah menunjukan pelaksanaan ini independen atau murni, kalau ada temuan dengan bukti akurat, silakan laporkan biar diproses secara hukum saja,” katanya.
Diisyaratkannya, kalau terbukti ada kecurangan atau sengaja dibocorkan, Pemkab Bima tidak segan bertindak tegas. Sebab itu sudah menyalahi aturan dan kesepakatan Pemkab Bima yang ingin tes perangkat desa murni tanpa kecurangan.
“Kalau benar bisa dibuktikan dan siapa pelakunya kami akan rapatkan dan menindak sesuai ketentuan berlaku,” ujarnya.
Dia mengakui, sampai saat ini melalui media sosial, sudah banyak melihat dan mengetahui informasi tersebut. Intinya ada kunci jawaban yang dibocorkan sebelum tes, sehingga banyak peserta yang menjawab benar 100 persen soal tersebut.
“Saya sudah melihat media sosial seperti itulah diklaim oleh beberapa orang yang merasa bahwa ada kepentingan dan permainan dalam tes ini. Namun, tetap kita tunggu laporan supaya diproses,” jelasnya.
Disampaikannya, seleksi seperti ini sangat riskan, keinginan tes yang independen ini supaya tidak ada riak dari masyarakat. Namun, siapapun yang mampu menjawab soal, maka dialah yang lolos menempati jabatan perangkat desa dibutuhkan.
“Kami berkeyakinan tes kemarin (Senin) bebas dari KKN. Tapi kalau menemukan kejanggakan segera laporkan. Jangan sampai terjadi riak di Medsos sehingga menganggu hal-hal lain,” katanya. (BK34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
