Kota Bima, Bimakini.- Dilaporkannya sejumlah aktivitas atas konten narasi dan foto rencana aksi demo oleh Walikota Bima ke polisi direspon akademisi. Wali Kota diminta fokus merealiasikan apa menjadi visi dan misinya saja.
Karena diera demokrasi, pemimpin harusnya tidak anti kritik. Harusnya menilai itu adalah masukan untuk melakukan pembenahan.
“Saran saya Wal kota tak terlalu responsif terhadap kritikan, harusnya jadi pemimpin itu siap di kritik,” saran Akademisi STISIP Mbojo-Bima, M Saulki pada Bimeks, Kamis (30/10).
Alumnus UGM itu juga menolak keras kriminalitas terhadap aktivitifis pro demokrasi. Menurut dirinya tidak ada unsur pinda kaitan dengan konten di laporkan Walikota Bima. Karena itu ranah masyarakat berdemokrasi menyampaikan aspirasinya.
Untuk itu, menurut Sauki tidak perlu serius menanggapi kritikan terhadap pemerintahannya. “Saya juga menyarankan terhadap Walikota jangan anti kritik. Kritik itu hal biasa,” ujarnya.
Masyarakat, kata dia, memiliki hak dan ruang memberikan pandangan dan masukan pada pemerintahan berjalan. Untuk itu menyarankan agar Wali Kota mencabut laporannya.
“Saya Pribadi juga meminta agar mencabut tuntutan itu, selesaikan secara elegan bagaiamana pendekatan lebih humanis,” ujar Sauki.
Terang Sauki, konten foto itu bagian dari rencana aksi aktivis di depan gedung KPK. Kenyataannya digelar aksi demo. “Intinya jangan anti kritik Indonesia negara demokrasi dan berikan ruang demokrasi itu,” harap Sauki. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.