Nazamudin
Kota Bima, Bimakini.- Anggota Komisi III DPRD Kota Bima, Nazamudin, mengeritik proyek penggalian drainase pada seluruh titik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sepertinya menghancurkan semua infrastruktur yang ada. Padahal, tidak seperti itu artian dalam tanggap darurat bencana.
“Keliru jika artikan normalisasi drainase dengan cara dibongkar, merusak semua infrastruktur yang ada. Ini sepertinya ketidakpahaman pemerintah apa arti pengerjaan tanggap darurat,” ujarnya di kantor DPRD setempat, Selasa (31/01) lalu.
Sorotan ini disampaikannya, karena melihat proyek penggalian drainase yang massif dilakukan saat ini. Malah ada juga yang ditinggalkan tanpa ada kejelasan kapan dilanjutkan.
Dikatakan duta PKPI ini, dalam tahapan tanggap darurat pengerjaan normalisasi drainase tidak harus menghancurkan infrastruktur yang ada. Seharusnya ada pembersihan, karena setiap drainase pastinya ada memiliki lubang untuk tujuan pembersihan.
“Bolehlah ada pembongkaran, tetapi itu untuk beberapa titik yang memang sedimen lumpur cukup tinggi atau memang drainase tersebut perlu penyempurnaan pengerjaan. Bukan seperti saat ini semua dibongkar,” ujarnya.
Menurutnyya, sama saja pemerintah saat ini sengaja membongkar dan membikin proyek baru. Padahal, pengerjaan tanggap darurat tidak masuk dalam pencatatan aset. “Saya tegaskan pemerintah tidak paham arti tahapan dalam tanggap darurat bencana,” nilai Nazamudin.
Dikatakannya, ada tahapan jika terjadi bencana, pascabencana, tanggap darurat dan rehab rekon. Nanti pada saat rehab rekon-lah semua infrastruktur yang rusak akan ditangani secara menyeluruh dan itu dilakukan melalui perhitungan teknis. Berapa infrastruktur yang rusak dihitung, berapa anggaran tersedia dihitung, bukan serampangan. “Saya kira Pemkot tidak miliki konsep pembangunan yang jelas,” sorotnya.
Nazamudin meminta segera menyelesaikannya, walaupun sebenarnya kebijakan merusak infrastruktur seperti saat ini pasti meninggalkan masalah. Massalah paling besar adalah lingkungan. Lihat saja banyak drainase digali tidak diselesaikan, sehingga banyak air tergenang, karena tidak jelas konsep pengerjaannya.
Belum lagi kini warga harus menderita, tidak lagi mendapatkan aliran air bersih dari PDAMkarena pipanya rusak akibat pembongkaran drainase.
Mengenai pertanyaan warga kapan dipasang gorong-gorong? Menurut Nazamudin, pertanyaan itu betul. “Untuk itu kami akan panggil Dinas PU untuk pertanyakan masalah itu, seperti apa proyek ini,” ujarnya. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
