Connect with us

Ketik yang Anda cari

Sudut Pandang

Maskot itu Bernama Al-Muwahiddin

ADALAH mantan Bupati Bima H Zainul Arifin, yang memiliki ambisi besar untuk membangun sebuah masjid raya yang dapat dibanggakan. Dia telah memulainya di antara segudang pro dan kontra. Sayang, ambisi itu tidak mampu diselesaikan, karena masa jabatannya menjadi Bupati, hanya satu periode. Ketika itu, apa yang dilakukan oleh Zainul dianggap sebagai sebuah ambisi yang berlebihan. Selain karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk ukuran kemampuan pemerintah Kabupaten Bima, juga karena Zainul harus merubuhkan masjid lama yang oleh sebagian masyarakat dana Mbojo menganggapnya penuh history.

“Mestinya dibangun di tempat lain saja, mengapa harus merubuhkan masjid yang baru saja direhab,’’ komentar seorang warga. Keberatan lain, mengapa pemimpin Kabupaten Bima ketika itu, masih harus menghamburkan anggaran untuk membangun di wilayah Kota Bima, padahal ribuan masjid lain di wilayah kabupaten, masih menunggu bantuan.

Tetapi sekali lagi, Zainul punya pemikiran yang besar dan obsesi yang besar. Bukannya tak memperhatikan berbagai riak itu, tetapi Zainul memang punya mimpi ingin mewujudkan sebuah simbol Islam yang bisa dibanggakan, di daerah yang pernah dijuluki serambi Mekkah kedua setelah Aceh ini. Salahkah Zainul? Pertanyaan ini tak leyak mengemuka. Yang pasti, Zainul ikut tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang telah mengubah pandangan bagaimana harus bersama-sama membangun simbol Islam, apalagi rumah ibadah.

Tentu saja, dalam perspektif Bima secara utuh. Toh, Kabupaten dan Kota itu hanya persoalan administratif yang tidak bisa menceraiberaikan Mbojo secara keseluruhan. Kita tidak boleh memperdebatkan soal ini. Zainul telah memulainya. Plus dan minusnya, pasti bukanlah persoalan yang luar biasa karena hal itu selalu saja ada. Zainul sebetulnya bukan apriori dengan apa yang sudah dimulainya. Tetapi tanpa kekuasaan, tentu saja ucapannya tak lagi bergaung. Pengaruhnya sudah tidak lagi dahsyat seperti ketika ia menjadi Bupati. Karena ia tidak lagi bisa turut menentukan berapa besarnya alokasi APBD untuk melanjutkan pembangunan masjid raya Al Muwahiddin. Karena aparat di Kabupaten Bima tak lagi merasa perlu untuk mendengar kata-katanya. Karena, karena, karena dan banyak karena lainnya yang tentu saja akan semakin sulit untuk mewujudkan masjid megah dan menawan itu. Sekali lagi, kita tentu saja tidak perlu saling menyalahkan.

Dalam kondisi yang demikian, tentu saja kita tidak bisa terus menuntut mantan ketua pembangunan masjid raya itu. Di antara kegalauan dan keputusasaan sebagian warga bagaimana cara menuntaskan pembangunan masjid raya Al Muwahiddin, Walikota Bima HM Nur A Latif ambil kendali. Sebagai pemimpin di Kota Bima, ia tampil mengambil tanggungjawab yang sudah sangat sulit dilanjutkan mantan Bupati Zainul. Beberapa waktu lalu, Walikota yang akhirnya menjadi Ketua Panitia (tidak jelas bagaimana proses perubahan kepanitiaan ini). Ia didampingi Wakil Walikota, H Umar H Abubakar sebagai Wakil Ketua mulai bekerja.

Bekerja sama dengan Bank BNI ’46 Cabang Bima, rekening dengan nomor cantik pun dibuka. Alhamdulillah, partisipasi masyarakat mulai tumbuh. Dana sudah mulai mengalir masuk ke rekening khusus itu, walau nilainya masih jauh dari kebutuhan. Nur Latif terus cari terobosan. Dan pada Senin, 24 Juli 2006 bertempat di eks RM Rejeki jalan Jenderal Sudirman Sadia Kota Bima, Ketua Panitia mengundang berbagai komponen masyarakat untuk mendengarkan presentasi pola pembiayaan dan pembangunan Masjid Raya Al Muwahiddinn Bima.

Konsultan, Ir Zulkifli Yusuf, diberikan waktu khusus untuk menyampaikan presentasinya di depan undangan. Arsitek yang satu ini, ternyata tidak hanya memaparkan secara teknis pembangunan, tetapi juga menyisipkan motivasi-motivasi agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan masjid raya itu. ‘’Membangun Barang siapa yang membangun rumah masjid di bumi, maka Allah membangunkan istana untuknya di syurgaNya,’’ kata Zulkifli, mengutip Hadist Rasulullah SWA.

Dari total kebutuhan anggaran pembangunan masjid raya Al Muwahiddin sebesar Rp33,723 miliar, Zulkifli menawarkan pembagian proporsional antara pemerintah Kabupaten dan Kota Bima dengan komposisi 60:30. Sedangkan sisanya 10 persen, diharapkan dari masyarakat dengan komposisi 5 persen diharapkan dari rekanan yang meperoleh proyek, 2,5 persen dari zakat fitrah PNS kabupaten dan kota dan sisanya 2,5 persen dari sumbangan lainnya. Karena pembangunan masjid raya ini sudah berjalan sekitar 20 persen, maka tinggal membutuhkan sekitar Rp28,780 miliar.

Zulkifli tidak mengabaikan kemungkinan sumbangan lain dalam jumlah besar. Bahkan menurut informasi dari Wakil Walikota, sudah ada seorang donatur di Jawa yang siap mengirimkan material yang dibutuhkan, kalau diuangkan, nilainya sekitar Rp3,5 miliar. ‘’Bantuan seperti ini akan meringankan beban pembiayaan dari APBD,’’ katanya. Bupati Bima, Ferry Zulkarnain ST yang ikut hadir dalam kesempatan itu, menyanggupi dan berjanji akan mengalokasikan Rp2 miliar setiap tahun untuk pembangunan masjid raya Al Muwahiddin.

“Tahun ini sudah dianggarkan Rp500 juta. Selama masa kepemimpinan saya, akan tetap dialokasikan Rp2 miliar setiap tahun,’’ katanya. Ferry yang terlihat tergesa-gesa karena harus menghadiri acara ulang tahun PWRI di gedung Kadinda, menyetujui semua proposal yang diajukan. ‘’Pokoknya saya setuju semua sajalah apa yang direncanakan,’’ katanya dengan nada ceria.

Walikota Bima yang juga Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Al Muhawiddin menyebutkan, masjid terbesar kedua di Indonesia timur ini akan menjadi maskot Bima. Kalau menurut Zulkifli, dalam bahasa arsiteknya, maskot itu disebut landmark city. Kalau orang sebut Monas, maka yang langsung dipikirkkan orang adalah Jakarta.

Demikian pula dengan Jam Gadang di Kota Padang, Istana Maemun di Medan dan lainnya. Kata Nur A Latif, semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk membangun jalan ke syurga dengan turut membangun dan menyumbang untuk pembangunan maskot, yang juga tempat ibadah itu. Oleh karena itu, Nur Latif terus memberi motivasi kepada masyarakat Bima, untuk ikut berpartisipasi. “Ini jalan pahala, jadi harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya,’’ ujarnya.

Menurut rencana, jika pola pembiayaan yang ditawarkan bisa berjalan sesuai rencana, maka pembangunan maskot ini akan rampung akhir 2007. Alternatif yang ditawarkan yaitu menggandeng pihak bank atau BUMN yang bisa membiayai atau melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan jadwal. Pemkot dan Pemkab hanya tinggal membayar ke pihak ketiga, tentu saja diharapkan dengan bunga ringan. Dalam sesi dialog, Ketua Permigas NTB, H Kurais H Abidin meyakinkan semua pihak bahwa pembangunan masjid raya bisa diwujudkan sesuai rencana. Ada nada serius dengan wajah serius juga diucapkan H Kurais.

“Bismillah saja. Mari kita mulai pembangunan masjir raya Al Muwahiddin,’’ katanya dengan nada singkat. Dari sisi teknis, Ridwan Thayeb sempat mempertanyakan beberapa hal. Soal itu, memang akan dibahas lagi secara teknis di tempat terpisah. Yang terpenting adalah, tekad semua pihak untuk memulai pembangunan maskot yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Dana Mbojo itu.

Melibatkan masyarakat secara aktif adalah salah satu kata kunci. Selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga untuk menumbuhkan rasa memiliki. Jika ini yang terjadi, maka kebanggaan akan hadirnya sebuah maskot, bukan hanya kebanggan semu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Saya jadi teringat dengan pola pembiayaan pembangunan sebuah masjid di sebuah desa terpencil bernama Pringgasela. Desa yang dulu berada dalam wilayah Kecamatan Masbagik Lombok Timur itu, kini sudah dimekarkan menjadi sebuah kecamatan tersendiri, bersama beberapa desa di sekitarnya. Masyarakat sebuah dusun –bukan seluruh masyarakat desa— berhasil membanguna sebuah masjid megah.

Saya tidak ingat persis berapa besar dana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebuah dusun di desa Pringgasela ini. Tetapi untuk gambaran, masjid itu sama persis gambarnya dengan masjid raya Baiturrahman Dompu. Cuma yang dibuang dari gambar itu, hanya tangga samping utaranya. Hal itu dilakukan karena halamannya yang memang sempit. Luar biasa. Saya masih ingat bagaimana sulitnya Pemda Dompu pada era 80-an itu menyelesaikan pembangunan masjid Baiturrahman. Ternyata, kesulitan itu tidak terlalu berarti buat masyarakat sebuah dusun di Desa Pringgasela. Kata kuncinya ada pada dua kata, ‘gotong royong.’

Hanya itu? Masih ada lagi. Selain kebersamaan dan semangat masyarakat untuk mewujudkan masjid impian mereka, juga partisipasi masyarakat perantau. Di desa itu mengenal istilah Pringgo’s. Maksudnya, Pringgasela organisasi sosial. Melalui lembaga sederhana yang dibentuk oleh masyarakat Pringgasela di rantauan ini, mereka secara aktif menyisihkan sebagian rejeki untuk membangun istananya di syurga. Hasilnya, ternyata luar biasa. Kemampuan membangun masjid masyarakat Dompu, ketika itu, sama dengan sebuah dusun di sebuah desa di Pringgasela, Lombok Timur. Hal serupa juga terjadi di sebuah dusun di desa Sengkerang atau Ganti di Lombok Tengah.

Di Lombok, sebetulnya semangat membanguna tempat ibadah, hampir merata di seluruh dusun. Setiap dusun di tiap desa, rata-rata memiliki masjid sendiri-sendiri dengan ukuran dan bentuk yang oke. Bisakah hal ini diwujudkan di Dana Mbojo? Kenapa tidak. Jika ditilik dari sisi kemampuan ekonomi, toh masyarakat kita tidak kalah. Potensi perantau kita pun, malah lebih banyak dan lebih mampu. Perantau daerah ini, tersebar merata di seluruh negeri. Jika kita bisa menghimpun kekuatan itu, sesungguhnya APBD Pemkot maupun Pemkab tidak perlu terlalu dieksploitasi. Dengan segala kemampuan yang dimiliki seluruh potensi yang tersebar di seluruh nusantara, bukan hanya masjid raya bisa dibangun dengan mudah, tetapi bisa lebih dari itu. Cuma mungkin, kita belum menemukan metode yang pas untuk menyatukan potensi ini.

Kita mungkin pernah mendengar bagaimana para perantau Minang, bisa membangun desa mereka dari jauh. Bahkan ada hotel besar yang mereka bangun dari hasil urunan, yang bisa mereka pakai menginap setiap mereka pulang kampung. Hotel ini juga dikelola secara profesional untuk membantu pembangunan desa. Ini contoh baik yang layak ditiru. Di ibukota negara, Jakarta, masyarakat Bima punya perkumpulan. Jumlah anggotanya, luar biasa banyaknya. Kehidupan ekonominya, oke-oke. Mereka juga punya relasi dan kenalan, juga oke-oke. Pada masa yang lalu, kita bisa melihat mereka pulang kampung ramai-ramai dengan label ‘Lambarasa.’ Ini potensi besar yang belum tergarap maksimal. Tinggal siapa yang bisa dipercaya untuk mengumpulkan kekuatan ini.

Cuma saja belakangan ini, Lambarasa sudah jarang dilakukan. Yang kerap terdengar, mereka baru datang pamer kekayaan kalau waktu perhelatan politik tiba. Mobil-mobil mentereng plat B mulai ramai di jalanan, kalau musim pemilihan Bupati atau Walikota sudah dekat. Saya hanya berharap, imej ini bisa diubah. Jangan hanya berpikir, setiap kita baru bisa berbuat untuk daerah ini kalau sudah menjadi Bupati atau Walikota.

Bukankah hal-hal kecil bisa mulai dilakukan dari sekarang? Ya contohnya menyumbang apa saja untuk kesuksesan pebamgunan maskot kita, Masjid Raya Al Muwahiddin. Apakah hanya itu potensi kita. Masih banyak lagi. Setiap masyarakat bisa menyisihkan sebagian apa saja yang mereka punya. Petani bisa menyisihkan sedikit dari hasil panennya, nelayan bisa menyumbang sebagian dari hasil tangkapannya, peternak bisa menyumnbang ternaknya. Demikian pula dengan pengusaha yang bukan rekanan atau kontraktor, bisa melakukan hal yang sama. Yang jual semen bisa sumbang semen, yang jual bata bisa sumbang bata, yang jual pasir bisa sumbang pasir. Bahkan yang tidak punya apa-apa, bisa menymbang tenaganya. Jadi sekali lagi, seperti kata H Kurais, bismillah mari kita mulai membangun menara masjid tertinggi di Indonesia timur itu bersama-sama. Bismillah.

(*) Khairudin M. Ali Penulis adalah Wartawan Harian Umum BimaEkspres

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait