Bima, Bimakini.com.-untuk memaksimalkan tiga fungsi dewan, yakni anggaran, pengawasan dan legislasi, dibutuhkan keberadaan staf ahli. Ini untuk mengimbangi kemampuan anggota dewan dalam menjalankan fungsinya. Apalagi wakil rakyat sibuk dengan berbagai persoalan. hal itu mengemuka dalam Focus Group Discusion (FGD) yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Hotel Marina, Selasa (21/1).
Mengemuka juga kurang maksimlanya dewan dalam menjalankan fungsi, karena tidak memiliki pemahaman awal. Ketika menjadi caleg tidak dibekali dengan dasar pengetahuan fungsi yang akan dilakukan, ketika menjadi wakil rakyat. Akibatnya, ketika duduk dikursi dewan, bingung harus melakukan apa. Kenyataan ini bisa dimanfaatkan eksekutif untuk “mengibuli” anggota dewan.
Semestinya, partai politik membekali kader-kadernya terutama yang menjadi caleg 2014 tentang tiga fungsi tersebut. Terutama pengetahuan tentang anggaran, karena menyangkut masalah kesejahteraan rakyat.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Muh. Nur Jafar mengatakan fungsi anggaran dianggap paling penting. Bahkan menjadi roh perencanan pembangunan. “Ketepatan dalam menetapkan anggaran menjadi harapan kesejahteraan masyarakat banyak,” ujarnya dalam diskusi tersebut.
Untuk membantu tugas dewan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi IV, Dra Hj Mulyati, MM dibutuhkan bantuan staf ahli. Hal itu sangat dirasa penting berdasarkan pengalamannya menjadi anggota dewan selama dua periode. “Sebenarnya sudah diusulkan, namun tidak mendapat respon dari eksekutif,” ungkapnya.
Alasan penolakan untuk staf ahli, kata dia, karena ketikamampuan anggaran. Padahal bisa saja dilakukan, namun dianggapnya eksekutif tidak serius. “Kalau anggota dewan bodoh, maka hasilnya juga bodoh,” ujarnya.
Staf Ahli, kata dia, bisa lebih fokus dalam membantu kerja dewan. Apalagi terkadang dalam hal anggaran, ada keterbatasan waktu dalam membahasannya. “Jika ada staf ahli, maka akan lebih terbantu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs Muzakkir MSc mengatakan butuh tidaknya dewan akan stah ahli harus melihat indikatornya. Jangan sampai staf ahli yang diangkat, ternyata tidak lebih pintar dari anggota dewan. Apalagi dewan juga memiliki agenda bimbingan tahnik untuk meningkatkan pengetahuan dan fungsinya.
“Saya bukan posisi setuju tidak setuju adanya staf ahli, namun kita lihat factor-faktor sehingga dibutuhkan. Jika dewan butuh asistensi, bisa meminta bantuan pada SKPD yang memiliki sarjana yang ahli dalam bidangnya,” ujarnya.
Namun, Mulyati menilai tetap tidak sama. Karena mereka yang berstatus PNS dan berada dalam SKPD dikuatirkan hanya bisa memberi masukan yang baik saja. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
