Kota Bima, Bimakini.com.-Setiapkali perhelatan Pemilu, selalu ada kecurangan yang dilakukan. Sikap yang tidak jujur dari sejumlah kontestan itu, antara lain memberi sesuatu untuk memengaruhi orang memilih, seperti uang.
Untuk itu, kata Drs. Syech Fathurrahman, MH, sosialisasi agar masyarakat tidak memilih politisi yang memberi uang harus digalakkan. Masyarakat juga harus menolak memberikan uang.
“Ini harus terus dikampanyekan pada masyarakat. Jangan ambil uangnya dan jangan pilih orangnya,” katanya saat seminar Peran Politik Umat Islam, Upaya Masifikasi Pemilu Luber dan Jurdil” yang diadakan Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB bekerjasama dengan Kesbangpol Kemendagri di aula SMKN 3 Kota Bima, Jumat (7/3).
Dikatakannya, saat ini banyak elit politik yang cenderung pragmatis. Hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya, tanpa memerhatikan lagi ideologi.
Demikian juga disampaikan akademisi STKIP Bima, Muslih, SPd, M.Ac, mengatakan banyak politisi yang dihasilkan melalui proses Pemilu berujung di penjara. Meskipun proses politik atau Pemilu di Indonesia sudah teruji berlangsung damai.
Untuk itu, kata Muslih, harus ada pendidikan politik yang diberikan, yakni epada elit politik agar berintegritas dan juga masyarakat. Komitmen bersama untuk mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas harus ada.
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al- Ikhwan Salama, Drs. H. Zainul Arifin, M.Si, mengatakan munculnya berbagai persoalan bangsa, termasuk yang melilit elit politik karena tidak meletakkan iman dan Islam sebagai nilai. Namun, diyakininya tidak semua elit politik yang hanya mementingkan sifat pragmatis.
Demikian juga tidak semua politisi dalam pentas politik menggunakan uang untuk membayar suara. Katanya, masih ada politisi yang memiliki hati untuk memerjuangkan kepentingan masyarakat, tanpa menggunakan cara-cara kotor dan bertentangan dengan hukum Islam.
“Justru di sini saya tekankan, agar generasi muda mengawasi dengan ketat pelaksanaan Pemilu 2014,” ingatnya.
Pembicara lainnya, Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) NTB, Nimran Abdurrahman, SH, MH, mengatakan perlu mendorong proses politik biaya rendah. Masyarakat jangan menggadaikan suara dan nasibnya hanya dengan uang dan nilainya tidak seberapa.
Katanya, politisi yang membayar suara seperti itu justru akan merampas lebih banyak hak masyarakat sendiri. Dicontohkannya, anggota Dewan itu memiliki dana aspirasi yang jumlahnya cukup besar.
Dikatakannya, dana itu bisa saja masuk kantong politisi seperti itu, karena menganggap suara sudah dibeli dari masyarakat. Mereka tidak perlu lagi menyalurkannya, meskipun itu hak konstituen.
Dia mengajak generasi muda agar menjadi pemilih cerdas. Tidak terhasut pihak yang menginginkan menjadi ‘golongan putih’. Itu dianggap sebagai musuh dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
