Kota Bima, Bimakini.com,-Forum Honorer K2 Menggugat (FHKM) Kota Bima kembali menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RI di Jakarta. Tujuannya untuk menegskan desakan pencoretan tenaga honorer K2 bodong menyusul proses verifikasi yang kini dilakukan oleh tim.
Perwakilan forum mengelaim pejabat di Jakarta kaget begitu mendengar laporan dan sodoran data bahwa ada pegawai K2 yang lulus padahal sesuai ijazahnya baru tamat Sekolah dasar (SD).
Sekretaris FHKM Kota Bima, Mulyadin, yang ditugaskan ke Jakarta melalui telepon seluler, Senin, menjelaskan kehadirannya di Jakarta untuk menyerahkan data K2 bodong. Disamping bertemu pejabat Kemenpan-RB, juga mendatangi BAKN. Tidak saja Forum K2 Kota Bima yang hadir, tetapi seluruh forum K2 seluruh Indoensia yang didukung sepenuhnya oleh Forum Tenaga Honorer K2 Seluruh Indoensia.
Katanya, penyerahan data K2 bodong pada dua instansi pemerintah itu sebagai data pembanding dari data yang akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah, juga memberikan data yang sesungguhnya terkait siapa saja K2 bodong yang diluluskan dalam formasi CPNSD K2 Kota Bima. “Kami sudah serahkan data K2 bodong sebanyak 158 orang dari 419 K2 yang lulus,” ujar Mulyadin yang mengaku ke-Jakarta ditemani rekannya Sulaiman yang juga pengurus Forum K2 Kota Bima.
Dari hasil pertemuan dan penyerahan data K2 bodong Kota Bima dengan pejabat Kemenpan-RB dan BAKN, jelas Mulyadin, keduanya memastikan akan datang ke Bima untuk memverifikasi lapangan terkait kebenaran data yang disampaikan FHKM Kota Bima.
“Mereka (Kemenpan-RB dan BAKN) kaget dengan data yang kami sampaikan. Akan turun langsung,” katanya.
Bahkan, kata Mulyadin, pejabat Kemenpan-RB lebih kaget lagi ketika dibeberkan dalam data bahwa ada honorer K2 yang lulus dengan memiliki SK pengangkatan sebagai honorer setara dengan tamatan Sekolah Dasar (SD).
“Tidak saja pejabat Kemenpan yang kaget, pejabat BAKN lebih kaget lagi. BAKN baru pernah menerima laporan adanya honorer yang lulus seleksi mendapatkan SK sejak duduk di bangku SD,” katanya.
Dari hasil pertemuan dengan pejabat Kemenpan-RB dan BAKN tersebut, Mulyadin, meminta pada Tim Verifikasi Kota Bima lebih hati-hati dalam proses verifikasi. Sebabnya, dalam pemenuhan data yang diverifikasi, ada surat pernyataan siap dipidana. Itu bukan hanya formalitas belaka, tetapi mengandung penegasan yang berkonsekuensi hukum yang akan diterima siapapun yang membubuhkan tandatangan.
Dia mengingatkan, dari hasil pertemuan itu BAKN dan Kemenpan-RB, sangat serius menidaklanjuti jika ada kejanggalan dalam data yang disampaikan. Apalagi, telah dibubuhi surat pernyataan siap dipidana apabila menyampaikan data palsu. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
