Foto bersama Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, usai pertemuan dengan sejumlah Toma, Toga dan Pemuda, menyikapi rencana aksi 4 November.
Kota Bima, Bimakini.- Setelah sebelumnya, Rabu (2/11/2016) Wali Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi dengan Muspida. Kamis (3/11/2016) Wali Kota Bima, kembali mengundang Tokoh Agama (TOGA), Tokoh Masyarakat (TOMA), Pemuda di aula Pemkot Bima menyikapi rencana aksi Bela Islam 4 November atas dugaan penistaan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
Semua pihak sepakat aksi yang dilakukan Jumat 4 November berlangsung damai. Tetap menjaga kondusifitas Kota Bima dan tidak bertindak anarkis, apalagi menyinggung isu SARA. MUI sendiri menyampaikan estimasi massa yang akan melakukan aksi di Bima sekitar 2000 orang.
Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, berharap adanya persepsi yang sama menyikapi hal tersebut. Pertemuan itu pun akhirnya melahirkan kesepahaman, yakni memberikan pencerahan pada masyarakat.
Ketua MUI Kota Bima, Drs. HM Saleh Ismail meminta peserta aksi melakukannya secara damai dan tidak melakukan tindakan anarkis atau menghujat. “Sikap yang wajar jika umat Islam membela agamanya. Namun cara membelanya jangan sampai merusak persatuan serta mengganggu ketenteraman masyarakat,” ujarnya.
Apalagi, kata Ketua MUI, Ahok sudah meminta maaf. Permintaan maaf itu sebagai wujud kesadaran pengakuan atas kesalahannya. “Permohonan maaf tersebut kita terima, namun proses hukum harus terus berjalan dan kita kawal,” tegasnya.
Dikatakannya, informasi dari Forum Umat Ismal (FUI) Bima, estimasi massa yang akan turun aksi sekitar 2000 orang. “Kalau dari laporan FUI, katanya 2000 massa,” ujarnya usai pertemuan.
Namun, dia berharap aksi itu dapat berlangsung damai, tanpa ada tindakan anarkis. Penyampaian aspirasi itu sendiri adalah hak warga untuk menyampaikannya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Bima, Dzul Amirul Haq mengatakan jika ada elemen pemuda yang turun, maka diminta untuk aksi damai. Melakukan aksi secara santun tanpa ada tindakan anarkis.
Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman Ismail, SIK menyampaikan tentang pernyataan Kapolri bahwa tidak ada warga negara yang kebal hukum. Setiap laporan yang masuk, akan diproses.
Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang mendukung terwujudnya situasi kondusif di Kota Bima. “Pemerintah tetap memberikan ruang masyarakat menyikapinya. Jangan sampai kritikan melebar kepada hal-hal yang menyangkut SARA. Pribadi Ahok yang kita kritisi, bukan etnisnya,” ujarnya.
Hasdir dalam pertemuan tersebut, PD Muhammadiyah Bima, NU, GP Ansor, Pimpinan Perguruan Tinggi. (BK.25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
