FOTO HERMAN: Bupati dan Wabup saat mendampingi Mensos menyerahkan santunan.)
Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, menyatakan penyerahan jaminan hidup (Jadup) untuk korban bencana banjir bandang dan pencairan dana
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian
komitmen negara untuk berada di tengah masyarakat. Bantuan itu diserahkan oleh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, yang dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Woha, Selasa (10/01).
Bupati mengapresiasi kehadiran Menteri dan rombongan melihat dari dekat kondisi banjir bandang yang menerpa wilayah Kota Bima dan beberapa
kecamatan di Kabupaten Bima. “Kami merasa bahwa ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk
berada di tengah masyarakat Kabupaten dan Kota Bima. Saat ini penataan pascabanjir bandang beberapa waktu lalu tengah
dilakukan,” ujarnya.
Kepada Mensos, Bupati menyampaikan Pemerintah Daerah melakukan
beberapa upaya penting menangani daerah terdampak bencana banjir di
wilayah Sape, Ambalawi, Wawo dan Wera. Sebanyak
38 KK telah mendapatkan jaminan hidup (Jadup) yang ditetapkan dengan surat
Bupati Bima.
“Kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terimakasih atas dukungan penuh Kemnetrerian beserta jajaran dalam penanganan banjir bandang di daerah kami,” ucapnya.
Diakuinya, sejak tahun 2008 hingga 2016, Pemkab Bima telah
menyerahkan bantuan PKH bagi warga yang termasuk dalam kategori rumah
tangga sangat miskin. Saat ini semua elemen menyaksikan proses
penyerahan bantuan kepada 358 RTMS di Woha.
“Bantuan ini
sudah tersaluhkan baik dan tepat sasaran sejak program
pemerintah ini diluncurkan untuk penanganan sosial,” terangnya.
Dijelaskannya, tahun 2016 lalu, Pemkab Bima mendapatkan
alokasi anggaran senilai Rp22 miliar lebih dan telah dimanfaatkan
untuk mendukung kegiatan PKH pada 18 kecamatan. “Kami sangat
berharap dukungan keberlanjutan program ini dan pemerintah khususnya Kementerian Sosial dapat menambah alokasi anggaran untuk kegiatan 2017,” harapnya.
Hal itu, katanya, agar pencapaian tujuan program yaitu mengurangi angka
kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan mengubah perilaku yang
kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dapat terealisasi maksimal.
Bupati menyatakan harus diakui kehadiran PKH telah membantu rumah-tangga sangat miskin
(RTSM). Akselerasi program ini mampu menjadikan kehadiran pemerintah
melalui keunggulan PKH dan turut mengurangi angka kemiskinan saat
warga kategori RTSM membutuhkan stimulan yang
cepat diterima dan tetap dibutuhkan.
“Kami berharap PKH menjadi ujung tombak revitalisasi dan atau
reorientasi yang mengarah pada fokus perubahan perilaku keluarga
dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial,” ujarnya. (BE34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
