Oleh: Nawassyarif, S.Kom
Nawassyarif, S.Kom
Dalam kurun beberapa tahun terakhir, kita bisa menyaksikan dan mendapati ribuan, bahkan ratusan ribu sarjana dari lulusan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta. Lulus sebagai predikat Sarjana, tentu saja membawa harapan tersendiri bagi masa depan cermerlang dan kompeten. Namun, ekspektasi tinggi terhadap peranan mereka setelah wisuda bertolak belakang dengan realitas pengangguran, Khususnya di Dana Mbojo dan umumnya di negeri ini.
Benar bila kemudian dari jumlah total pengangguran yang menghiasi tabel-tabel statistik angka pengangguran bagi mereka yang pernah menempuh pendidikan universitas, akademi, diploma atau pendidikan sederajat. Artinya, kini terdapat ratusan ribu kaum intelektual yang menjadi pengangguran terbuka. Suatu fenomena sosial yang tentu saja jauh dari harapan orang tua, keluarga bahkan masyarakat. Bila anaknya ataupun orang setelah menghabiskan banyak biaya ntuk menempuh pendidikan, tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan atau hanya akan menjadi beban masyarakat.
Melihat realitas ketidaksesuaian proporsi output mahasiswa dari institusi pendidikan tinggi dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, kita bisa bayangkan kondisi yang akan terjadi apabila pengangguran terdidik dari Fakultas Kesehatan yang ahli obat-obatan tersedia diajak seseorang untuk menjual obat-obat terlarang seperti pil palsu, tramadol atau obat terlarang sejenisnya. Mencari keuntungan dengan menghancurkan mental sehingga menjadi pemicu cacatnya generasi penerus. Bahkan, akan menjadi pendorong bertambahnya penyakit sosial masyarakat. Kita juga dapat membayangkan bagaimana kualitas lulusan yang mendapatkan skripsi dari “membeli” kepada mereka yang telah lulus yang belum mendapatkan pekerjaan. Lulusan Sarjana Sosial dan Sarjana Politik yang hanya menyalahgunakan kemampuannya seperti menambah luas fitnah, berita hoax dalam memanfaatkan dan membantu memuluskan langkah politisi kotor. Lebih parah lagi jika pengangguran terdidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan merakit bom mendapat tawaran dari teroris. Hanya karena desakan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, karena manajemen Perguruan Tinggi (PT) yang kurang tertata, banyak sarjana yang tidak tidak bekerja pada bidangnya. Contohnya banyak yang terjadi Sarjana Pendidikan atau Sarjana Kesehatan yang terpaksa menjadi petani bawang, karena lapangan pekerjaan bidang yang mereka minati tidak bisa menampung lagi para lulusan. Seharusnya mereka diarahkan mengambil Jurusan Pertanian atau sejenisnya. Pemerintah yang bekerja sama dengan PT perlu memetakan sarjana yang dibutuhkan di wilayahnya. Jika tidak demikian, pasti kekacauan akan menjadi beban baru bagi tatanan masyarakat.
Dr Yudi Latif dalam buku berjudul ‘Intelegensia Muslim dan Kuasa’ menyatakan “ancaman pengangguran dari kaum terdidik akan lebih berbahaya yang berasal dari perguruan tinggi swasta non-elit. Sebab, selain mereka mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari pada mahasiswa yang di universitas negeri, namun para lulusan termarginalkan di pasar kerja. Padahal, secara melek politik mereka lebih sadar, tetapi tersisihkan secara ekonomi. Ketimpangan yang diterima pengangguran intelektual tersebut merupakan bom waktu muculnya kerusuhan-kerusuhan sosial dan politik di masa depan”. Maka, seiring dengan laju perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta realitas pengangguran yang berasal dari PT. Perubahan dan perbaikan konsep pendidikan tinggi merupakan keniscayaan bagi lembaga pendidikan tinggi. Perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan menjadi tolok-ukur agar pendidikan tinggi tetap diminati para calon mahasiswa tanpa mengabaikan manajemen yang baik dan tepat.
Menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat, sudah barang tentu konsep dan orientasi pendidikan tinggi juga harus mampu menyesuaikan dengan realitas. Tawaran konsep akan tercermin dari cara-cara perekrutan calon mahasiswa, model pengajaran dan pendidikan, fasilitas, media pembelajaran, hingga kualitas lulusan yang terserap dalam dunia kerja. Dalam zaman modern saat ini, sinergi kesemua hal tersebut akan membuat Perguruan Tinggi dengan sendirinya dicari para calon mahasiswa, tidak peduli swasta ataupun negeri.
Sudah seharusnya apabila lulusan dari pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional, bahkan internasional. Melalui bekal keilmuan dan keahlian yang diperoleh dari bangku kuliah mestinya mereka dapat menjadi solusi dari kejumudan daerah. Bukannya menjadi beban atau menambah beban. Membalikkan kondisi saat ini, memang bukan pekerjaan mudah seperti membalikkan telapak tangan. PT tentu memiliki tanggungjawab besar, tetapi sepantasnya beban itu harus ditanggung oleh PT. Pemerintah sebagai regulator pendidikan tentu juga harus berusaha menemukan solusi bagi para pengangguran intelektual ini. Hal yang tidak kalah penting adalah peran pengusaha, perusahaan dan instansi sebagai pemakai lulusan.
Dalam tulisan ini penulis ingin ikut urun-rembuk bagaimana kualitas lulusan yang harus dihasilkan bagi PT dan bagaimana peran serta pemerintah dan pengusaha meminimalisasi banyaknya jumlah pengangguran intelektual. Terdapat enam hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pengangguran intelektual yang merajalela di tengah masyarakat.
Pertama, PT yang bekerja sama Dinas Pendidikan daerah setempat perlu sosialisasi pemahaman kepada calon mahasiswa terkait program studi yang akan tekuni, prospek kerja di lingkungan lokal, maupun kebutuhan tenaga kerja pada jangka waktu menengah maupun jangka panjang. Tujuannya meminimalisasi sejak dini kesalahan mengambil jurusan, prospek yang tidak jelas arahnya. Kedua, PT harus mampu menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran yang mengondisikan mahasiswa untuk cepat lulus tanpa kehilangan makna mencari dan menghimpun ilmu pengetahuan. Cepat lulus berati mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan pemahaman yang benar tentang bidang keilmuan yang diminatinya. Ketiga, PT harus mampu membuat mahasiswa cepat lulus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi. IPK tinggi tentu juga bukan rekayasa dan pemberian kemudahan nilai bagi mahasiswa. IPK menunjukkan tingkat pengetahuan dan penguasaan keilmuan seseorang mahasiswa. Sebab, IPK tinggi juga merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa yang lulus dan dijadikan sala satu syarat untuk bisa melamar pekerjaan dan melanjutkan studi pada jalur mandiri maupun beasiswa. Keempat, masa tunggu mahasiswa setelah lulus sedikit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau bahkan, dimungkinkan menerapkan konsep lulus langsung dapat bekerjaan dengan bekerja sama dengan instansi/perusahaan yang membutuhkannya. Hal yang demikian perlu dipikirkan untuk mengurangi banyaknya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
Kelima, mahasiswa yang telah lulus dari PT harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang digeluti selama menjadi mahasiswa. Sebab, selama ini sudah banyak sekali mahasiswa yang mendapat pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Keenam, para lulusan selain mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tetapi juga mendapatkan gaji pertama yang tinggi tetapi dengan syarat mereka dijamin bekerja secara profesial dibidangnya. Untuk itu, perlu dikembangkan keterampilan bernegosiasi, komunikasi, dan berorganisasi. Di luar itu, hal penting untuk dilakukan PT adalah harus mampu mengembangkan jaringan kerja dengan perusahaan dalam hal membangun keterkaitan dan kesepadanan anatara kebutuhan pasar kerj dan lulusan yang siap kerja. Dalam hal ini, intervensi pemerintah dalam kebijakan adalah yang terbaik. Artinya, dalam membangun keterkaitan dan kesepadanan dalam dunia kerja, disini peran pemerintah adalah sebagai mediator bertemunya PT dengan perusahaan atau pemakai lulusan.
Faktor lain yang juga bisa dijadikan alat analisis mengenai banyaknya pengangguran dari kalangan sarjana tidak mesti dilihat dari sisi internal PT. Melainkan juga perlu ditelaah penyebabnya dari sisi internal, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi biang keladinya dari banyaknya lulusan yang terjebak pada jurang pengangguran. Pertama, kebijakan pendidikan yang tidak berorentasi pada kebutuhan pasar kerja. Hal ini akan tampak dari kurikulum yang diberlakukan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang diterima mahasiswa cenderung hanya bersifat teori yang kehilangan seutuhnya dari praktiknya. Sehingga ketika mereka merasa terasing dengan dunia kerja yang bertolak belakang dengan kondisi di kampus.
Kedua, kebijakan ekonomi khususnya investasi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah angka kerja. Hal ini biasanya sangat terkait dengan lapangan kerja yang tersedia. Angkatan kerja yang ada cukup banyak, tetapi tidak ada lapangan kerja yang sesuai dengan angkatan kerja. Maka tidak heran bila kemudian banyak sekali para sarjana yang belum dapat pekerjaan tetapi malah menganggur. Kenyataan ini juga tidak lepas dari paradigma mahasiswa yang cenderung mencari pekerjaan bukan menciptkan pekerjaan sendiri. Realitas bahwa pendidikan cenderung mencetak lulusan ber-mindset pencari kerja tampak dari jumlah angka pengangguran dari kalangan sarsaja. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 sebesar 5,50 persen. Ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi (9,84 persen), disusul TPT Diploma I/II/III (7,22 persen). Bila dibandingkan keadaan Februari 2015, TPT mengalami penurunan pada hampir setiap jenjang pendidikan, kecuali pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat 0,79 persen dan Universitas yang meningkat sebesar 0,88 persen. Tingkat pengangguran di jenjang pendidikan SMK dan sarjana naik karena sala satu faktornya lulusannya cenderung memilih karir menjadi pekerja bukan menjadi pencipta lapangan kerja baru, ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah lulusan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Berdasarkan data di atas, semua lini perlu saling bersinergi mengatasi ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah entrepreneur. Satu di antara upaya dunia pendidikan adalah memberikan dukungan meningkatkan kualitas pembelajaran prakarya dan kewirausahaan guna membentuk jiwa dan karaktr kaum muda agar bersikap kreatif, inovatif menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam memberi kontribusi untuk memenuhi kebutuhan entrepreneur dan mengurangi pengangguran, sekaligus mengantisipasi persaingan pasar bebas, seperti MEA, AFLA dan APEC.
Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara atau daerah. Kondisi seperti ini disebabkan minimnya pengusaha di negara tersebut. Di sinilah kemudian Kurikulum Kewirausahaan menjadi sangat penting diterapkan. Istilah entrepreneur berasal dari Prancis etre (antara) dan prende (mengambil) yang diartikan orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Di indonesia, istilah entrepreneur lebih dikenal dengan sebutan kewirausahaan atau pedagang. Menanamkan kurikulum entrepreneur menjadi sangat penting dikarenakan menurut Sosiolog David McCelland suatu negara/daerah bisa makmur dan sejahtera bila sedikitnya memiliki 2 persen entrepreneur dari jumlah penduduknya. Menurut survai Bank Dunia tahun 2008, entrepreneur Malaysia mencapai 4 persen, Thailand 4,1 persen, dan Singapura 7,2 persen, sedangkan di Indonesia hanya berjumlah 1,56 persen (Boediono, 2012). Jika ditarik ke wilayah Bima, jumlah entrepreneur masih sangat minim. Itu pun jumlah entreprenur adalah sebagian besar adalah pendatang dari luar Bima.
Jumlah penduduk sebanyak 220 juta jiwa, berarti Indonesia membutuhkan 4,4 juta entrepreneur. Dari manakah jumlah yang bisa dihasilkan? Jika dibentuk sejak dini di dukung potensi sumberdaya manusia dan alam yang demikian banyak, sebenarnya bukan hal sulit menciptakannya. Tinggal bagaimana mengelola kelimpahan komoditas menjadi emas yang bernilai tukar tinggi. Akan tetapi, yang juga perlu diingat kurikulum entrepreneur bukan semata mengarahkan seseorang menjadi pedagang. Tetapi pendidikan yang menanamkan semangat, jiwa dan sikap seorang entrepreneur yang sejati ditumbuhkan melalui dorongan kreativitas dan inovasi. Fakta inilah yang mengindikasikan betapa penerapan kurikulum entrepreneurship dalam kurikulum ajar sangat penting.
Ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung berorientasi pada padat modal ketimbang pada padat karya. Suatu keadaan di mana investasi yang dilakukan perusahaan penyedia jasa dan lowongan pekerjaan ataupun pemerintah lebih memilih menanamkan modalnya melalui skema pembangunan makro daripada memperbanyak lapangan kerja dengan mendorong berdirinya pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha kreatif. Sehingga, pada akhirnya kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat.
*Penulis adalah Koordinator Bidang Humas, Publikasi, dan Media (MASDIASI) Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana Mbojo(PUSMAJA)-Yogyakarta. Pernah menempuh matakuliah manajemen vokasional dengan dosen pengampu Dr Putu Sudira di Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Program Pascasarjan Universitas Negeri Yogyakarta
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
