DOK wartakutim.com
Dompu, Bimakini.- Inilah akhir dari rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Rababaka senilai Rp138 juta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram memvonis mantan Kepala Desa (Kades) Rababaka, Hafid Yusuf, selama 18 bulan penjara atau 1,6 tahun. Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Dompu, Dedi Delinato, SH, Rabu lalu.
Hafid mengakhiri tugasnya sebagai Kades Rababaka Kecamatan Woja pada bulan September 2016. Hafid tujuh kali menjalani persidangan yang dimulai 23 Januari hingga 20 Maret lalu.
Dalam amar putusan, katanya, Hafid dibebankan denda Rp59 juta dengan subsider 4 bulan. Selain membayar denda, juga harus mengembalikan uang negara senilai Rp68,980 juta. Ketentuannya jika tidak mengembalikan akan diganti dengan dua bulan hukuman penjara. Namun, harta-bendanya akan tetap disita dan dilelang untuk mengganti uang tersebut.
“Jika tidak memiliki harta-benda, maka terdakwa dihukum selama satu tahun,” ujarnya.
Selain itu, kata Dedi, berdasarkan jumlah anggaran yang dikorupsi senilai Rp138 juta. Berdasarkan fakta terdakwa telah mengembalikannya sebesar Rp70 juta, sisanya akan dikembalikan selama hukuman sesuai penetapan Pengadilan.
Sebelum ditahan Kejaksaan, beberapa waktu lalu sempat menghilang dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan. Sampai akhirnya ditahan dan langsung dibawa ke Pengadilan Tipikor Mataram oleh Kejaksaan Negeri Dompu.
Setelah ditinggalkan oleh Kades-nya, pelayanan masyarakat terganggu dan kantor desa dipalang warga. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
